Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Subhan Palal Mengaku Gugat Anies Baswedan Lebih Dulu Sebelum Perkarakan Syarat Pendidikan Gibran

        Subhan Palal Mengaku Gugat Anies Baswedan Lebih Dulu Sebelum Perkarakan Syarat Pendidikan Gibran Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Advokat Subhan Palal mengungkapkan bahwa langkah hukum pertamanya dalam mengkritisi penyelenggaraan Pilpres 2024 sebenarnya ditujukan kepada mantan calon presiden Anies Baswedan, bukan kepada Gibran Rakabuming Raka. Gugatan perdana tersebut berkaitan dengan dugaan masalah status kewarganegaraan.

        Pengakuan ini disampaikan Subhan saat menjadi narasumber dalam siniar (podcast) Gaspol. Menurutnya, seluruh rangkaian upaya hukum yang ia tempuh sejak 2023 didasari oleh perhatiannya terhadap pemenuhan persyaratan administratif para kandidat peserta pemilu.

        "Yang saya gugat pertama itu, Anies Baswedan," jelas Subhan Palal dalam siniar tersebut.

        Subhan menceritakan bahwa pada 2023, ia mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri terhadap Anies Baswedan.

        Ia mengklaim memiliki bukti terkait status kewarganegaraan Anies dengan merujuk pada asas keturunan (ius sanguinis) yang dianut di Indonesia.

        "Saya punya bukti dia bukan WNI. Ada buktinya itu. Kalau di kita itu tidak menganut tempat kelahiran, tapi anak siapa. Istilahnya ius sanguinis, keturunan berdasarkan hubungan darah," kata Subhan.

        Setelah upaya di pengadilan negeri gagal, Subhan memindahkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membatalkan penetapan pasangan calon.

        Namun, majelis hakim PTUN menolak gugatan tersebut karena dinilai bukan kewenangan pengadilan, serta menganggap Subhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) lantaran bukan peserta pemilu.

        Di saat yang bersamaan, Subhan mengaku sebenarnya telah mencium adanya kejanggalan pada data riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

        Berbeda dengan kandidat lain seperti Muhaimin Iskandar (S2) maupun Mahfud MD (S3), keterangan pendidikan Gibran dinilai tidak spesifik.

        "Saya juga tahu sebenarnya bahwa Gibran ini bermasalah. Karena apa? Di KPU diumumkan bahwa Gibran pendidikan terakhir. Enggak ada kelaminnya itu," ujarnya.

        Meski demikian, Subhan memilih menahan diri untuk tidak melayangkan gugatan terhadap Gibran sebelum pemungutan suara dan pelantikan selesai.

        Ia khawatir gugatan tersebut justru berpotensi menggagalkan pelaksanaan Pilpres 2024 atau dimanfaatkan sebagai senjata politik oleh kandidat pesaing.

        "Waktunya sudah dekat (Pilpres 2024). Ya sudah, dilantik dulu lah (presiden yang definitif)," tutur Subhan.

        Langkah hukum terhadap Gibran baru dimulai Subhan setelah pelantikan. Pada 18 Agustus 2025, ia mengaku melayangkan somasi tertutup kepada Gibran dan KPU agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

        Tak berselang lama, pada 29 Agustus 2025, Subhan mendaftarkan gugatan perdata terhadap Gibran dan KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

        Dalam gugatannya, ia menuntut agar jabatan Wapres Gibran dinyatakan tidak sah serta menuntut ganti rugi senilai Rp 125,01 triliun. Gugatan ini kandas karena PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa yang dinilai masuk ranah tata usaha negara.

        Subhan kemudian membawa perkara ini ke PTUN Jakarta pada 19 Februari 2026 (nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT) dengan menggugat Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran terbitan Kemendikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

        Namun, upaya tersebut kembali berujung penolakan setelah PTUN Jakarta pada 21 Mei 2026 menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta di tingkat banding.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: