Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Bakom Klaim Kepuasan Publik ke Pemerintah Naik 20 Persen Usai LSP Ditangkap, Serangan Digial Jadi Berkurang

Bakom Klaim Kepuasan Publik ke Pemerintah Naik 20 Persen Usai LSP Ditangkap, Serangan Digial Jadi Berkurang Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan adanya lonjakan kepuasan publik terhadap pemerintah sebesar 15 hingga 20 persen pasca penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Kenaikan tersebut tercatat bersamaan dengan meningkatnya jumlah serangan digital terhadap pemerintah.

Berdasarkan pantauan big data milik Bakom RI, pergeseran sentimen tersebut terjadi hanya dalam hitungan hari setelah proses hukum terhadap mantan pimpinan Korps Bhayangkara itu berjalan.

"Saya melihat sendiri langsung bahwa dalam big data kita, ketika pak mantan Kapolri itu ditangkap, itu berapa hari kemudian kita melihat serangan kepada pemerintah dan kepuasan kepada pemerintah tuh naik sekitar 15 sampai 20 persen di berbagai big data," ujar Syahganda Temuan ini disampaikan Syahganda saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Merespons anomali data tersebut, Syahganda mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Ia minta agar Polri turut mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara jaringan pelaku penyadapan dengan terhambatnya distribusi informasi pemerintah di ruang digital selama ini.

Syahganda mencurigai kelompok tersebut sengaja memanipulasi atau membelokkan algoritma media sosial sehingga program dan pesan Presiden Prabowo Subianto tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat luas.

"Saya tidak mengatakan itu efeknya langsung. Kemarin waktu saya audiensi dengan Kapolri, saya minta juga itu dimasukkan dalam penyelidikan, apakah tingkat kepuasan publik tadi berhubungan dengan adanya kasus itu. Karena mungkin kita curiga selama ini soal-soal algoritma itu membelokkan pesan-pesan Presiden sehingga tidak sampai ke bawah," jelasnya.

Selain faktor dugaan manipulasi digital, Syahganda juga menyoroti tantangan internal birokrasi dalam menyebarkan informasi pemerintahan.

Menurutnya, struktur pemerintahan yang kompleks kerap memicu tingginya ego sektoral antar-kementerian maupun ego kedaerahan.

Kondisi ini menuntut Bakom RI untuk bekerja lebih keras dalam menyelaraskan komunikasi lintas instansi agar pesan strategis kepala negara dapat diterima dengan baik oleh publik di seluruh daerah.

"Memang ada selama ini karena struktur negara kita juga agak rumit, ya, untuk ego sektoral dan ego daerahnya itu tinggi sekali. Seringkali memang kita harus berkolaborasi, mengorkestrasikan ini agar mereka mau bekerja sama dalam menyampaikan semua pesan-pesan pemerintah," pungkas Syahganda.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat