Bencana Sumatera Berulang, Waka Komisi IV DPR Alex Indra Desak Moratorium Alih Fungsi Hutan
Kredit Foto: Khairunnisak Lubis
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah segera menetapkan moratorium atau penghentian sementara perubahan tata ruang kawasan hutan.
Desakan ini disampaikan menyusul rentetan bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Pulau Sumatera akibat masifnya kerusakan ekosistem hutan.
Menurut Alex, tragedi banjir besar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu merupakan bukti nyata dari degradasi hutan yang parah. Hingga kini, masyarakat di ketiga provinsi tersebut masih terus dihantui banjir dan longsor susulan.
"Dampaknya terus dirasakan masyarakat hingga sekarang, seiring banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu," ujar Alex di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Alex memaparkan data kebencanaan terkini dari berbagai daerah di Sumatera sepanjang periode 1–31 Oktober 2026 yang menunjukkan tingginya kerentanan wilayah:
Aceh: Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat 47 kejadian bencana yang tersebar di 16 kabupaten/kota (102 kecamatan dan 247 desa), didominasi oleh 26 kejadian banjir dan 8 tanah longsor.
Sumatera Barat: Pusdalops BPBD Sumbar melaporkan 58 kejadian bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.
Sumatera Utara: Pusdalops-PB BPBD Sumut mencatat 68 kejadian banjir dan tanah longsor di 26 kabupaten/kota, terutama dipicu curah hujan tinggi pada pekan ketiga hingga akhir Oktober.
Sumatera Sumbang 44 Persen Angka Deforestasi Nasional
Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Sumatera Barat ini menekankan bahwa berulangnya bencana tersebut berkorelasi erat dengan tingginya laju deforestasi.
Merujuk Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2025, deforestasi netto di Sumatera pada tahun 2024 mencapai 78.030,6 hektare, atau sekitar 44 persen dari total deforestasi nasional seluas 175.437,7 hektare.
Lima provinsi di Sumatera dengan catatan kehilangan tutupan hutan tertinggi pada 2024 meliputi:
1. Riau: 29.702,1 hektare
2. Aceh: 11.208,5 hektare
3. Jambi: 8.290,6 hektare
4. Sumatera Utara: 7.034,9 hektare
5. Sumatera Barat: 6.634,2 hektare
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengonfirmasi tren kenaikan kehilangan hutan di Sumatera dibandingkan periode 2020–2021 (41.668,8 hektare) dan 2021–2022 (39.899,9 hektare). Artinya, terdapat lonjakan deforestasi sebesar 36.361 hektare dalam empat tahun terakhir.
Sejalan dengan itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada Desember 2025 mencatat total deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah menyentuh angka 1,4 juta hektare sejak 2016.
Beban Anggaran Pemulihan Capai Rp100,1 Triliun
Melihat tingginya kerugian ekologis dan ekonomi, Alex menegaskan bahwa moratorium alih fungsi hutan sudah menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
Ia menyoroti besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedot untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, yang mencapai Rp100,1 triliun untuk skema tiga tahun anggaran (2026–2028).
"Melihat angka-angka statistik ini dan dampak kerusakan yang telah kita saksikan bersama, moratorium alih fungsi kawasan hutan merupakan sebuah harga mati," tegas Alex.
Ia mengingatkan bahwa ketahanan fiskal negara akan terus terbebani jika kerusakan di kawasan hulu tidak segera dihentikan. "Secara anggaran, negara ini cukup tertatih-tatih membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah terdampak bencana.
Bahkan, kita perlu tiga tahun anggaran untuk memulihkannya. Ini ongkos yang terlalu mahal untuk ditanggung bangsa ini," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: