Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Soroti Iklim Kebebasan Berpendapat, Megawati: Semuanya Sekarang Seperti Harus Perlu Komando Terus...

Soroti Iklim Kebebasan Berpendapat, Megawati: Semuanya Sekarang Seperti Harus Perlu Komando Terus... Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap kondisi kebebasan berpendapat serta kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.

Megawati menilai masyarakat saat ini cenderung kehilangan keberanian untuk bersuara secara independen dan seolah terbiasa menunggu arahan atau komando dari pihak tertentu.

Baca Juga: Takut Potensi Kawin Sedarah, Menhut Raja Juli Beri Lampu Hijau Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Ia menyoroti gejala sosial di tengah masyarakat yang dinilainya semakin bergantung pada instruksi dan enggan mengambil inisiatif kritis. Kondisi tersebut dipandang memprihatinkan karena berpotensi mengikis kemandirian warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," kata Megawati saat membawakan orasi ilmiah berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, dikutip Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, ia mempertanyakan lunturnya keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap jalannya penyelenggaraan negara.

Megawati mengingatkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran merupakan hak fundamental yang dijamin penuh oleh konstitusi, sehingga tidak semestinya dibungkam oleh rasa takut.

"Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," ujar Megawati.

Sejalan dengan sikap kritisnya terhadap dinamika kekuasaan dan penegakan hukum tersebut, sang mantan presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak berminat untuk bergabung ke dalam kabinet pemerintahan.

Ia menyatakan secara tegas lebih memilih berada di luar pemerintahan meskipun mendapat tawaran untuk masuk ke lingkar kekuasaan.

Ia menjelaskan bahwa keteguhan sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan berpijak pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, ideologi negara harus dipahami secara utuh dari akar sejarah kelahirannya hingga implementasinya dalam kehidupan bernegara sehari-hari.

Adapun acara wisuda terkait yang menjadi panggung orasi ilmiah politikus itu tersebut meluluskan sebanyak 150 wisudawan, yang mencakup 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.

Baca Juga: Balas Tuntutan Rp57 Triliun Malaysia, Indonesia: Jangan Minta Ganti Rugi, Harusnya Berterima Kasih

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Ermaya Suradinata, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ribka Tjiptaning, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, beserta sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, dan pimpinan dewan dari berbagai daerah.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar