Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        19.389 Kanal YouTube Buzzer Pemerintah Ditutup Google, Ring 1 Prabowo Bereaksi

        19.389 Kanal YouTube Buzzer Pemerintah Ditutup Google, Ring 1 Prabowo Bereaksi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah merespons tegas beredarnya narasi publik terkait dengan ditutupnya 19.389 YouTube oleh Google di kuartal III-2026. Pihaknya membantah belasan ribu kanal tersebut merupakan jaringan pendengung atau buzzer milik pemerintah.

        Juru Bicara Bakom, Teguh Santosa menegaskan bahwa raksasa teknologi tersebut tidak pernah menyatakan ribuan akun itu dikelola, dibiayai maupun diarahkan oleh pemerintah dari Indonesia.

        Baca Juga: PSI Tak Ada Lagi di Kabinet Prabowo, Jokowi: Tidak Masalah, Malah Bisa Lebih Lincah...

        Teguh menjelaskan bahwa rujukan utama dari isu tersebut adalah laporan resmi bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026. Menurut Teguh, dokumen tersebut hanya memaparkan kecenderungan pola konten secara umum tanpa mengungkap identitas pengelola ataupun pihak penyandang dana di balik ribuan kanal yang dihapus.

        Dalam empat entri laporan yang berkaitan dengan negara ini tidak tercantum satu pun penyebutan nama aktor tertentu, instansi pemerintah, maupun lembaga negara yang membiayai jaringan tersebut.

        Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat agar tidak mencampuradukkan konten yang bernada mendukung program pemerintah dengan operasi pengaruh terkoordinasi yang dikendalikan negara.

        “Silakan baca laporan kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah 'buzzer pemerintah' adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google," ujar Teguh dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (20/11/2026).

        Teguh juga meluruskan pemaknaan atas label linked to Indonesia yang tercantum dalam buletin Google. Ia menerangkan bahwa label itu semata-mata berfungsi sebagai penanda lokasi geografis yang juga lazim disematkan untuk berbagai negara lain, termasuk Ekuador.

        Menurutnya, Google memiliki standar untuk menyebut identitas pelaku secara eksplisit apabila mengantongi bukti atribusi yang kuat, sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap firma konsultan asal Rusia, Internet Research Agency.

        Bakom juga menyoroti aspek transparansi metodologi di balik angka penutupan 19.389 kanal sepanjang periode Juli hingga September 2026. Google diketahui menerapkan mekanisme related channel terminations, yaitu penghapusan berantai terhadap sejumlah kanal yang dinilai saling terhubung melalui kombinasi sistem otomatis dan peninjauan manual.

        Teguh menilai mekanisme pemblokiran berantai tersebut rawan memicu kekeliruan penautan akun yang sulit diuji akurasinya secara independen oleh pihak luar.

        “Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,” kata Teguh.

        Ia juga mengingatkan bahwa jumlah total kanal yang ditutup tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal untuk membandingkan skala operasi pengaruh antarnegara.

        Dalam sejumlah laporan terdahulu, Google sendiri mencatat bahwa jaringan serupa kerap didominasi unggahan sampah (spam) bertema musik, hiburan, dan gaya hidup. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memungkinkan satu operator mengendalikan ribuan akun sekaligus, sehingga tingginya jumlah akun yang ditindak tidak otomatis mencerminkan banyaknya pelaku maupun luasnya dampak di tengah masyarakat.

        Teguh menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membela keberadaan jaringan akun terkoordinasi, apa pun narasi yang diusung.

        Apabila ribuan kanal tersebut terbukti digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, langkah penindakan justru harus didukung sepenuhnya. Ia menambahkan bahwa presiden telah berulang kali mengingatkan bahaya manipulasi opini publik melalui teknologi AI dan operasi akun terkoordinasi.

        Baca Juga: Ide Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon Bukan Gagasannya Adik Prabowo

        “Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” tutur Teguh.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: