Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

PPATK Temukan Dugaan Manipulasi Pajak Rp13,08 Triliun dari 3 Grup Importir Mobil Mewah

PPATK Temukan Dugaan Manipulasi Pajak Rp13,08 Triliun dari 3 Grup Importir Mobil Mewah Kredit Foto: Freepik/Racool Studio
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan praktik pengemplangan pajak yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah. Berdasarkan hasil analisis PPATK, ketiga grup perusahaan tersebut diduga tidak melaporkan omzet penjualan kendaraan mewah dengan nilai mencapai Rp13,08 triliun kepada negara.

“Hasil analisis PPATK terhadap aktivitas keuangan tiga grup perusahaan importir mobil mewah selama periode Maret hingga April 2026. Perusahaan-perusahaan itu diduga melakukan praktik under-invoicing atau melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari yang sebenarnya untuk mengurangi kewajiban fiskal,” demikian keterangan tertulis PPATK, dikutip Jumat (20/11/2026). 

Dalam laporan semester I 2026, PPATK menjelaskan bahwa praktik tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah rekening nominee serta mendirikan perusahaan-perusahaan terafiliasi.

Penggunaan rekening nominee dan perusahaan terafiliasi tersebut disinyalir menjadi sarana untuk menyamarkan transaksi keuangan serta penerimaan hasil penjualan mobil mewah di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, total omzet penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai Rp13.084.582.154.157 atau sekitar Rp13,08 triliun.

Temuan ini memperlihatkan adanya potensi penerimaan negara yang belum tergali dari aktivitas perdagangan kendaraan mewah, khususnya apabila dugaan manipulasi nilai transaksi tersebut terbukti.

PPATK mencatat, kasus importir mobil mewah ini menjadi salah satu pengungkapan dalam kategori tindak pidana di bidang perpajakan.

Secara keseluruhan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, PPATK telah menghasilkan 93 produk intelijen keuangan terkait dugaan tindak pidana perpajakan. Jumlah tersebut terdiri atas 91 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan dua informasi, dengan nominal dugaan tindak pidana mencapai Rp122,98 triliun.

Baca Juga: 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi Rp2 Triliun Hilang

Baca Juga: Arya Saloka Diduga Sindir Raffi Ahmad Cs, Singgung Liburan Pakai Uang Pajak

“PPATK juga mencatat bahwa pemanfaatan produk intelijen keuangan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama periode 2020 hingga Juni 2026 telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun,” terang PPATK.

Temuan dugaan omzet Rp13,08 triliun dari tiga grup importir mobil mewah tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana analisis transaksi keuangan dapat membantu mengidentifikasi potensi penerimaan negara yang belum dilaporkan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aryo Hadi Wibowo
Editor: Dwi Aditya Putra