Kredit Foto: ITMG
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mencermati perkembangan waiver clause dalam kontrak penjualan batu bara di tengah penolakan importir China terhadap usulan klausul tersebut. Menjelang 2027, perusahaan juga memantau perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia dan potensi dampak fenomena El Niño terhadap kegiatan usaha.
Direktur ITM Yulius Kurniawan Gozali mengatakan perusahaan terus memantau berbagai aspek yang berkaitan dengan waiver clause. Meski demikian, kinerja perusahaan dalam memenuhi komitmen pasokan batu bara kepada pelanggan masih berjalan dengan sangat baik.
"Saat ini Perusahaan masih terus mencermati dan memantau perkembangan berbagai aspek yang berkaitan dengan waiver clause dalam kontrak penjualan batubara, termasuk perkembangan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk tahun 2027 serta potensi dampak fenomena El Niño pada tahun tersebut," ujar Yulius kepada Warta Ekonomi, Jumat (20/11/2026).
Persoalan waiver clause mencuat setelah importir batu bara asal China menolak usulan klausul yang diajukan eksportir Indonesia. Klausul tersebut memungkinkan eksportir memperoleh pembebasan kewajiban pengiriman apabila perubahan kebijakan pemerintah menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi volume pasokan sesuai kontrak.
Ketua Komite Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hendra Sinadia menilai penolakan tersebut merupakan hal yang wajar dalam negosiasi perdagangan internasional. Namun, kondisi itu juga menunjukkan adanya risiko ketidakpastian bagi perusahaan tambang, khususnya eksportir yang memiliki kontrak penjualan jangka panjang.
Menurut Hendra, waiver clause merupakan instrumen mitigasi risiko, bukan upaya perusahaan untuk menghindari tanggung jawab kontrak. Apabila kegagalan memenuhi kewajiban pasokan disebabkan perubahan kebijakan pemerintah di luar kendali perusahaan, risiko tersebut seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada eksportir.
"Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok penting, pembeli perlu mempertimbangkan risiko regulasi yang melekat pada perdagangan komoditas Indonesia," ujar Hendra.
Dia menambahkan, kebutuhan terhadap pasokan batu bara Indonesia juga menjadi pertimbangan bagi pembeli. Karena itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan proses perizinan berjalan transparan serta terukur.
"Menurut kami, yang paling dibutuhkan bukan kebijakan perlindungan khusus, melainkan kepastian hukum dan perizinan," katanya.
Hendra menilai kepastian hukum diperlukan agar perusahaan dapat menjaga keberlangsungan operasional, investasi, serta komitmen kontrak penjualan jangka panjang.
Baca Juga: Tersengat Harga Batu Bara, Pendapatan Kideco Naik 16,8%
Baca Juga: APBI Belum Terima Laporan China Tolak Klausul Batu Bara RI
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor batu bara Indonesia ke China sepanjang 2025 mencapai 81,79 juta ton dengan nilai US$4,58 miliar. Volume tersebut turun 12,2% dibandingkan realisasi 2024 sebesar 93,16 juta ton. Sementara itu, nilai ekspornya merosot sekitar 30,1% dari US$6,55 miliar.
Sementara itu, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ekspor batu bara Indonesia mencapai 231,06 juta ton dengan nilai US$14,09 miliar sepanjang semester I-2026.
China menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan volume 87 juta ton. Posisi berikutnya ditempati India sebanyak 43 juta ton dan Filipina sebanyak 19 juta ton.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: