Mahfud MD Ingatkan Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Bisa Tidak Sah Jika...
Kredit Foto: Ist
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar memperhatikan ketentuan waktu pengajuan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai, jika Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres hingga 19 November 2026 pukul 00.00 WIB, sidang MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah.
"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, ketentuan dalam UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum Sidang MPR. Namun, ia menyoroti ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR yang menyebut perhitungan hari sebagai hari kerja, bukan hari kalender.
Karena itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang pemilihan wapres pengganti Gibran disesuaikan menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon yang diajukan Presiden.
Ia mencontohkan, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wapres pada 20 November 2026, sidang MPR sebaiknya ditunda hingga 10 Desember 2026.
Mahfud mengatakan, perhitungan waktu tersebut juga berlaku apabila Presiden baru menyerahkan nama calon setelah kembali dari kunjungan ke China. Jadwal sidang, menurutnya, harus disesuaikan dengan hitungan 14 hari kerja sejak penyerahan nama.
Ia menilai penyesuaian jadwal menjadi langkah yang lebih aman untuk menyelaraskan ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR, sekaligus menghindari persoalan hukum maupun politik baru.
Meski demikian, Mahfud mengingatkan penyesuaian waktu tersebut tetap harus berada dalam batas 60 hari sejak Gibran menyatakan pengunduran dirinya.
Ia menilai persoalan tenggat waktu ini mungkin terlihat sepele, tetapi penting diperhatikan secara hati-hati agar tidak memicu polemik baru dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: