Penyadapan Prabowo Disebut untuk Kepentingan Pribadi Listyo Sigit, Mahfud MD: Omong Kosong
Kredit Foto: Ist
Mahfud MD mempertanyakan motif di balik kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia tidak percaya tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan menilai pengakuan mengenai hal itu tidak masuk akal.
Pandangan tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu saat berbincang dengan Rhenald Kasali dalam kanal YouTube Rhenald Kasali pada 19 November 2026.
Dalam perbincangan tersebut, Rhenald menyinggung pengakuan dalam kasus penyadapan yang menyebut tindakan itu dilakukan untuk keperluan sendiri tanpa melibatkan end user atau pihak pengguna akhir lainnya.
Mahfud meragukan pengakuan tersebut. Menurutnya, sulit diterima jika seorang pemimpin kepolisian melakukan penyadapan terhadap kepala negara tanpa izin hanya untuk kepentingan pribadi.
"Nah, kita secara ilmiah mengatakan klaim bahwa itu hanya untuk Listio itu kita enggak percaya dan itu omong kosong," ujar Mahfud.
Ia kemudian mempertanyakan alasan penyadapan terhadap nomor telepon presiden dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan.
Mahfud menilai, jika tindakan tersebut memang bertujuan membantu atau melindungi presiden, seharusnya ada pemberitahuan dan permintaan izin terlebih dahulu.
"Bagaimana Bapak bisa menjawab seumpama Bapak Kapolri, kenapa kamu nyadap presiden? Untuk apa? Kan pasti mau melawan presiden. Enggak ada jawaban lain. Kalau membantu presiden, lapor aja, 'Pak, saya minta izin ya menyadap Bapak dengan nomor telepon-telepon ini.' Ini enggak minta izin. Kan pasti ingin menjatuhkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengaitkan kasus tersebut dengan dinamika politik dan serangan terhadap pemerintahan Prabowo. Berdasarkan analisis intelijen dan ketahanan pemerintahan yang disampaikannya, ia menduga penyadapan tersebut berkaitan dengan upaya sabotase untuk mendelegitimasi kepemimpinan presiden dan menggerus kepercayaan publik.
Ia menyoroti kondisi sebelum pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026. Menurut Mahfud, saat itu serangan dan gelombang ketidakpercayaan terhadap Prabowo cukup masif di media sosial. Situasi tersebut juga diwarnai sejumlah peristiwa, mulai dari pemadaman listrik hingga aksi demonstrasi.
Namun, Mahfud melihat adanya perubahan setelah kasus penyadapan terungkap dan terjadi pergantian Kapolri. Ia menyebut perhatian publik yang sebelumnya banyak tertuju kepada Prabowo kemudian beralih ke persoalan yang melibatkan mantan Kapolri.
"Sekarang hampir dua bulan ini Pak Presiden jarang sekali diserang, berbelok ke Kapolri semua sejak dia diganti. Sekarang Pak Prabowo aman dari serangan itu, semua mengarah ke sana dan indikasi-indikasi kuat muncul dari sana," kata Mahfud.
Baca Juga: Yakin Tak Tertarik Gantikan Gibran, Mahfud MD: Bukan Begitu Cara Saya
Meski meragukan pengakuan yang menyebut penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, Mahfud memahami apabila penanganan perkara secara hukum dibatasi pada titik tertentu.
Menurutnya, pembatasan tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjaga soliditas dan integrasi sosial agar polemik tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Pernyataan Mahfud tersebut sekaligus menyoroti dua persoalan dalam kasus penyadapan, yakni kejelasan motif di balik tindakan tersebut dan pertimbangan penanganan perkara agar tidak memperburuk situasi sosial.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: