Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        BPS Catat Pengangguran Sarjana Masih Tinggi, Riset dan Pendidikan jadi Kunci Daya Saing SDM Indonesia

        BPS Catat Pengangguran Sarjana Masih Tinggi, Riset dan Pendidikan jadi Kunci Daya Saing SDM Indonesia Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya pemanfaatan hasil penelitian menjadi tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga memastikan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri.

        Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas mencapai 5,39 persen pada 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa gelar pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjamin seseorang terserap di pasar kerja.

        Tantangan juga terlihat dalam pendanaan dan pengembangan riset nasional. Publikasi Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat belanja riset Indonesia pada 2024 mencapai Rp50,27 triliun atau setara 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

        Dari jumlah tersebut, perguruan tinggi menyumbang 71,02 persen, sedangkan badan usaha atau industri hanya berkontribusi 14,96 persen. Komposisi ini menunjukkan masih terbatasnya keterlibatan sektor industri dalam mendukung penelitian dan pengembangan inovasi.

        Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk "Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak?" yang diselenggarakan Katadata di Jakarta.

        Kegiatan ini didukung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Friedrich-Ebert-Stiftung, serta Yayasan Bicara Data Indonesia.

        Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Katiman, mengatakan perguruan tinggi perlu memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan talenta dan inovasi.

        Menurutnya, angka pengangguran lulusan universitas menjadi peringatan mengenai pentingnya kesesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

        "Angka pengangguran lulusan universitas menjadi peringatan bagi semua pihak terkait relevansi pendidikan. Kita harus menciptakan pergeseran yang fundamental, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga kebutuhan untuk berusaha," ujar Katiman.

        Dalam forum tersebut, Katadata Insight Center (KIC) memaparkan hasil penelitian mengenai tiga aspek penguatan pendidikan tinggi, yakni kerja sama pendidikan internasional (joint degree), riset kolaboratif (joint research), dan pemberdayaan alumni.

        Penelitian yang dilakukan pada Juni hingga September 2026 itu merupakan kolaborasi KIC dengan Kemenko PMK, Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia, dan Yayasan Bicara Data Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian melibatkan 2.239 responden.

        Hasil penelitian menunjukkan 93,5 persen responden menyatakan institusinya memiliki atau pernah terlibat dalam kerja sama internasional.

        Mayoritas responden juga menilai program joint degree berpotensi meningkatkan reputasi perguruan tinggi sekaligus memperkuat daya saing di tingkat global.

        Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Biaya pendidikan yang tinggi, kesenjangan kualitas antarperguruan tinggi, serta rendahnya minat mahasiswa menjadi beberapa faktor penghambat.

        Director for Internationalization of Education Universitas Indonesia, Fadhilah Muslim, menjelaskan bahwa internasionalisasi pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa yang belajar ke luar negeri atau banyaknya nota kesepahaman yang dimiliki perguruan tinggi.

        Di sisi lain, pengembangan riset kolaboratif juga masih menghadapi tantangan. Penelitian KIC menunjukkan hanya 44,6 persen responden yang menilai kapasitas riset institusinya kuat atau sangat kuat. Hampir separuh responden juga masih mengandalkan pendanaan mandiri untuk menjalankan penelitian.

        Keterbatasan fasilitas dan akses data, kapasitas serta regenerasi peneliti, persoalan pendanaan, hingga kompleksitas administrasi menjadi sejumlah hambatan.

        Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri juga dinilai belum optimal. Keterlibatan calon pengguna hasil penelitian sejak tahap awal diperlukan agar riset yang dilakukan tidak hanya menghasilkan publikasi akademis, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan industri dan persoalan masyarakat.

        Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono, mengatakan kontribusi pendanaan riset dari sektor swasta di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan pemerintah.

        Dengan belanja riset yang baru mencapai 0,23 persen dari PDB, BRIN berupaya memprioritaskan penelitian yang memiliki potensi pemanfaatan tinggi.

        "Dengan anggaran yang terbatas, kita harus fokus agar bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, baik industri maupun pembuat kebijakan," ujar Agus.

        Untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan industri, BRIN telah meluncurkan Rumah Inovasi Indonesia yang menyediakan 19 layanan.

        Agus menilai kerja sama riset tidak cukup hanya diwujudkan melalui kesepakatan formal. Kolaborasi perlu mencakup identifikasi kebutuhan industri, pelaksanaan penelitian bersama, hingga pemanfaatan hasil inovasi.

        Selain penguatan riset, kebutuhan tenaga kerja terampil juga menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan tinggi.

        Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Larso, mengingatkan Indonesia perlu mempercepat peningkatan kualitas SDM seiring proyeksi berakhirnya bonus demografi pada 2038.

        Pada 2026, LPDP mengarahkan penerima beasiswa untuk mendukung kebutuhan delapan industri strategis.

        "Pengembangan talenta perlu didasarkan pada kebutuhan yang terukur, termasuk kebutuhan tenaga peneliti dan lulusan doktoral," kata Dwi.

        Penguatan pendidikan tinggi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan jejaring alumni dan diaspora. Pengalaman serta jaringan profesional yang dimiliki alumni, terutama mereka yang pernah menempuh pendidikan atau bekerja di luar negeri, berpotensi mendukung pengembangan institusi pendidikan di dalam negeri.

        Namun, hasil penelitian KIC menunjukkan kontribusi alumni belum sepenuhnya berkembang menjadi keterlibatan yang berkelanjutan.

        Dalam survei pemberdayaan alumni terhadap 1.000 responden, sebanyak 87,5 persen mengaku pernah terlibat dalam kegiatan kontribusi selama lima tahun terakhir. Namun, hanya 28,7 persen yang berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan.

        Selain itu, baru 15,8 persen alumni yang kontribusinya tercatat dalam platform pengabdian.

        Temuan tersebut menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih terstruktur untuk memetakan kompetensi alumni, menghubungkan keahlian mereka dengan kebutuhan perguruan tinggi, serta mengukur dampak kontribusinya.

        Keterlibatan alumni dan diaspora dalam kegiatan pengajaran, pendampingan, serta penelitian juga dapat memperluas pertukaran pengetahuan dan memperkuat kapasitas dosen, peneliti, maupun mahasiswa.

        Berbagai temuan tersebut menunjukkan penguatan pendidikan tinggi membutuhkan keterhubungan antara dunia akademik, industri, pemerintah, dan jaringan alumni. Kerja sama internasional, riset kolaboratif, serta pemberdayaan alumni menjadi tiga aspek yang perlu dikembangkan agar lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: