- Home
- /
- Kabar Finansial
- /
- Bursa
Serius Benahi Pasar Modal, Pemerintah Perkuat Aturan Demi Berantas Praktik Nakal
Kredit Foto: Uswah Hasanah
Pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam membenahi pasar modal Indonesia melalui reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang semakin tegas.
Langkah yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan kementerian/lembaga terkait itu menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan pasar modal tidak lagi sebatas wacana.
Pendiri sekaligus pakar di Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Ardhian Dwiyoenanto, menilai langkah pemerintah tersebut menunjukkan keseriusan dalam membangun pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas. Menurut dia, reformasi yang sedang berjalan harus dijaga konsistensinya agar menghasilkan perubahan nyata.
“Pemerintah melalui OJK, Polri, BEI, KSEI, dan K/L terkait—telah menunjukkan komitmen serius untuk membenahi pasar modal melalui reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, reformasi ini belum selesai,” ujar Ardhian di Jakarta.
Keseriusan tersebut tercermin dari langkah penindakan OJK. Hingga 16 Oktober 2026, regulator telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,52 triliun kepada 959 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal.
Sanksi itu terdiri atas denda Rp2,23 triliun kepada 166 pihak, denda keterlambatan Rp293,78 miliar kepada 805 pihak, serta 464 peringatan tertulis.
Di sisi lain, koordinasi penegakan hukum juga diperkuat melalui kerja sama strategis OJK dan Polri. Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran data, koordinasi penyidikan, hingga peningkatan kapasitas penyidik.
OJK bahkan menyatakan kesiapan membuka data strategis pasar modal, mulai dari transaksi, kepemilikan saham, hingga aktivitas perdagangan untuk mendukung proses hukum.
Penindakan terhadap dugaan manipulasi saham turut memperlihatkan langkah konkret aparat. OJK menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak terkait emiten, antara lain DSSA sebesar Rp1,5 triliun, BREN Rp500 miliar, dan CUAN Rp100 miliar terkait dugaan pelanggaran perdagangan saham dan penjatahan saham IPO.
Baca Juga: Sudah 18 Kali Temui MSCI, OJK Akui Reformasi Pasar Modal Belum Beres
Sementara itu, Bareskrim Polri mengusut dugaan insider trading dan praktik goreng saham, termasuk kasus PT Minna Padi Asset Manajemen. Penyidik menetapkan tiga tersangka dan memblokir sejumlah rekening efek serta reksa dana. Nilai aset saham yang diblokir dalam perkara tersebut mencapai Rp467 miliar.
Bagi Ardhian, berbagai langkah itu harus menjadi fondasi reformasi jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap tekanan atau sorotan pasar. “Jalan masih panjang. Diperlukan konsistensi, koordinasi, dan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan reformasi tidak berhenti di tengah jalan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya menyatukan pemerintah, regulator, pelaku pasar, akademisi, dan masyarakat dalam tujuan membangun pasar modal yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.
Menurut Ardhian, keberanian bangsa menghadapi tekanan eksternal juga harus tercermin dalam keberanian mengakui kekurangan dan melakukan pembenahan dari dalam. “Keberanian yang sama juga harus kita gunakan untuk berani berubah dan menjadi lebih baik,” pungkas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: