Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Freeport Adalah 'Bapak Angkat' Kami

        Freeport Adalah 'Bapak Angkat' Kami Kredit Foto: PTFI
        Warta Ekonomi, Timika -

        Sebuah buaya lahir dari sebongkah kayu besi (Eusideroxylon zwageri) di tangan seorang seniman Kamoro.

        Dengan peralatan pahat, ia membentuk lekukan demi lekukan pada kayu. Serpihan-serpihan kecil berserakan di sekitarnya. Perlahan, sebongkah kayu itu berubah menjadi sebuah karya seni. Bukan sekadar patung berbentuk buaya, melainkan representasi identitas yang diwariskan masyarakat Kamoro dari generasi ke generasi.

        Di pusat Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe, Kampung Nawaripi, Kelurahan Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, aktivitas mengukir masih menjadi bagian dari kehidupan para seniman setempat.

        Pagi itu, Selasa (3/11/2026), kami melihat bagaimana para seniman mengolah kayu menjadi patung-patung dengan beragam bentuk. Ada yang mengerjakan bagian tubuh, ada pula yang menyempurnakan detail ukiran.

        Di antara karya-karya tersebut, Herman Kiripi menunjukkan sebuah patung berbentuk buaya. Ketua Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe itu kemudian menjelaskan mengapa motif tersebut begitu penting bagi masyarakatnya.

        “Ini patung berciri khas buaya, karena kami merupakan keturunannya,” ujar Herman.

        Bagi masyarakat Kamoro, hubungan dengan hewan-hewan tertentu bukan sekadar kedekatan dengan alam. Buaya, ikan, ular, kasuari, hingga babi memiliki kaitan dengan kisah asal-usul dan identitas keluarga. Karena itu, motif ukiran tidak dibuat sesuka hati. Ada aturan adat yang harus dihormati.

        “Kalau saya keturunan buaya, saya hanya boleh mengukir patung yang bergambar buaya. Saya tidak boleh membuat patung ikan. Ada aturan adat yang harus dihormati. Kalau ingin membuat motif lain, harus meminta izin terlebih dahulu. Jika dilanggar, menurut kepercayaan kami, bisa mendatangkan sakit, bahkan kematian,” tuturnya.

        Herman Kiripi menjelaskan makna ukiran buaya yang berkaitan dengan identitas dan asal-usul masyarakat Kamoro

        Suku Kamoro banyak mendiami wilayah dataran rendah di pesisir selatan Papua. Bersama Suku Amungme, mereka merupakan dua kelompok masyarakat adat yang memiliki keterikatan historis dan hak ulayat di wilayah sekitar operasi PT Freeport Indonesia (PTFI).

        Pada masa lalu, patung-patung tertentu memiliki fungsi ritual dan menjadi bagian dari hubungan spiritual masyarakat dengan leluhur. Perubahan kehidupan sosial dan masuknya agama turut memengaruhi praktik kebudayaan tersebut. Sebagian bentuk seni ukir bahkan menghadapi ancaman ditinggalkan karena semakin sedikit generasi yang meneruskannya.

        Sekitar 1995, antropolog Kalman A. Muller atau Kal Muller melihat potensi besar dalam karya seni masyarakat Kamoro. Keindahan dan kekayaan ukirannya dinilai tidak kalah dari seni ukir Suku Asmat yang lebih dahulu dikenal luas. Karya-karya itu kemudian diperkenalkan melalui sejumlah festival yang diselenggarakan Freeport pada pertengahan 1990-an.

        Respons pengunjung cukup positif. Patung-patung Kamoro mulai dikenal dan diminati. Karya yang sebelumnya lebih banyak hidup dalam lingkungan adat perlahan menemukan ruang baru di pasar seni.

        Bersama para tetua adat, Freeport kemudian mendukung pembentukan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe yang resmi berdiri pada 2014. Yayasan ini menjadi wadah untuk mendampingi para pengukir, menjaga keterampilan tradisional, sekaligus membantu memperkenalkan dan memasarkan karya mereka.

        Bagi Herman, dukungan tersebut memiliki arti tersendiri. Ia menggunakan istilah sederhana untuk menggambarkan hubungan perusahaan dengan masyarakatnya.

        “Freeport ini seperti bapak angkat bagi orang Kamoro. Kehadirannya membuat kami merasa diperhatikan dan semakin bangga dengan kebudayaan sendiri. Freeport banyak melayani dan membantu kami,” ungkapnya.

        Sebutan itu terasa akrab. Namun, di balik keakraban tersebut, ada persoalan yang lebih besar. Tradisi memang bisa diwariskan, tetapi orang yang mewarisinya tetap harus makan. Kayu harus diolah, patung harus diselesaikan, dan hasilnya harus dibawa keluar kampung agar menemukan pembeli.

        Di situlah perjalanan para pengukir Kamoro belum selesai.

        Warisan leluhur yang harus menghidupi keluarga

        Patung-patung yang tersusun di pusat yayasan Nawaripi menyimpan perjalanan yang tidak sederhana. Sebagian besar tidak dibuat di tempat tersebut. Para seniman mengerjakannya di kampung masing-masing, kemudian mengirimkannya ke pusat yayasan untuk disempurnakan dan dipersiapkan sebelum dipasarkan.

        Lulu Intarti, pendiri Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe sekaligus murid Kal Muller, memahami bahwa mendampingi para pengukir bukan sekadar menyediakan tempat bekerja. Tantangan geografis menjadi persoalan tersendiri. Banyak seniman tinggal di kampung-kampung yang jauh dari pusat Kota Timika.

        “Patung-patung ini pada dasarnya tidak dibuat di sini. Sebagian besar dikerjakan langsung di kampung masing-masing. Setelah dibawa ke yayasan, barulah kami menyempurnakan bagian-bagian yang masih perlu dirapikan. Yayasan menanggung seluruh pembiayaan proses ini,” jelas Lulu.

        Untuk membawa sebuah patung ke pusat yayasan, perjalanan dapat dimulai melalui jalur darat menuju pelabuhan atau titik keberangkatan perahu, kemudian dilanjutkan menyusuri sungai.

        “Untuk kampung yang relatif dekat saja, perjalanan melalui sungai bisa memakan waktu sekitar dua jam. Itu baru perjalanan sungainya. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan para seniman kalau seluruh biaya transportasi harus mereka tanggung sendiri,” tuturnya.

        Ongkos pengangkutan bukan perkara kecil. Jika seluruh biaya dibebankan kepada pengukir, penghasilan dari penjualan karya bisa tergerus biaya perjalanan. Karena itu, yayasan turut menanggung pembiayaan pengumpulan dan penyempurnaan patung.

        Harga sebuah patung pun beragam. Karya berukuran kecil dapat dihargai sekitar Rp200.000, sedangkan patung berukuran besar dengan tingkat kerumitan tertentu bisa mencapai puluhan juta rupiah.

        Menurut data yayasan, sekitar 600 seniman aktif dari 33 kampung terlibat dalam pembinaan. Jangkauan pendampingannya telah mencapai sekitar 50 kampung.

        Meski demikian, mengukir belum sepenuhnya menjadi pekerjaan utama bagi sebagian besar seniman. Aktivitas tersebut masih menyesuaikan dengan pesanan dan pekerjaan sehari-hari.

        “Pekerjaan mengukir ini masih bisa dibilang pekerjaan sampingan. Kalau pesanannya banyak, mereka akan lebih giat menyelesaikan ukiran. Semakin banyak pesanan, semakin besar pula peluang pendapatan keluarga mereka bertambah,” kata Lulu.

        Hasil penjualan patung dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, hingga membangun atau memperbaiki rumah.

        Satu patung dengan demikian memiliki dua kehidupan. Ia menjadi pengingat asal-usul masyarakat Kamoro, sekaligus sumber penghasilan bagi keluarga yang membuatnya. Menjaga kebudayaan dan menghidupi keluarga berjalan beriringan.

        Dari ruang kelas, mimpi anak Papua melampaui pegunungan

        Jika para pengukir Kamoro berusaha menjaga warisan masa lalu, anak-anak Papua di Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) sedang menyiapkan masa depan mereka.

        Sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak masyarakat adat pemilik hak ulayat, yakni Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya, menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan.

        SATP diresmikan pada 2007 dengan jumlah awal sekitar 60 siswa. Kini, jumlah peserta didiknya mencapai 1.169 orang, terdiri atas 774 siswa sekolah dasar dan 396 siswa sekolah menengah pertama, berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SATP Sonianto Kuddi.

        Sekolah Asrama Taruna Papua menyediakan pendidikan dan fasilitas asrama bagi anak-anak masyarakat adat di Mimika, Papua Tengah.

        Sekolah yang berdiri di atas lahan sekitar 9,8 hektare itu menyediakan pendidikan tanpa biaya. Kebutuhan pakaian, buku, hingga makan para siswa turut diperhatikan.

        “Minatnya luar biasa sekarang. Jadi orang tua mereka sangat senang kalau anaknya bisa sekolah di sini karena gratis, pakaian kami siapkan, buku kami berikan dan kebutuhan makan mereka juga sangat diperhatikan di sini, sehingga ini juga meringankan,” papar Sonianto.

        Komposisi siswa saat ini terdiri atas sekitar 70% anak Suku Amungme, 15% Suku Kamoro, dan 15% dari lima suku kekerabatan lainnya.

        SATP menerapkan kurikulum nasional yang dikembangkan dengan pendekatan kontekstual Papua dan diperkaya materi internasional, termasuk Pearson Edexcel. Tujuannya agar lulusan tidak hanya memiliki kesempatan memimpin di daerah asal, tetapi juga mampu bersaing pada tingkat global.

        “Jadi kurikulum nasional kemudian kita upgrade, kita tambahkan dengan kurikulum internasional seperti Pearson Edexcel, sehingga anak-anak kita bisa mampu bersaing secara global. Nantinya tidak hanya menjadi pemimpin di Papua saja, tetapi di tingkat global,” tambah Sonianto.

        Namun, makna pendidikan di sekolah itu tidak berhenti pada angka jumlah siswa atau kurikulum. Ia hadir dalam mimpi anak-anak yang tumbuh jauh dari pusat-pusat pendidikan perkotaan.

        Wiliante Dolame, siswi kelas IX asal Suku Amungme, telah menempuh pendidikan di SATP hampir sembilan tahun, sejak kelas I sekolah dasar. Ia bercerita tentang persahabatan, kebersamaan, serta guru-guru yang membuatnya merasa nyaman selama bersekolah.

        Selepas lulus, Wiliante ingin melanjutkan pendidikan ke SMA Santo Nikolaus di Manado. Ia menyimpan cita-cita menjadi dokter.

        “Pengen jadi dokter. Karena ingin membantu masyarakat di kampung sana yang kurang mendapatkan fasilitas kesehatan, yang kurang mampu, dan bisa membawakan fasilitas yang memadai untuk kesehatan masyarakat Papua di pedalaman dan membantu orang-orang dalam hal kesehatan,” tuturnya.

        Ketika menyampaikan cita-citanya, air mata menetes dari wajah Wiliante.

        Ia tidak sekadar ingin menjadi dokter. Ada masyarakat di kampung halaman yang ingin ia bantu, terutama mereka yang kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan.

        Ada pula Marla Zimra Amorezia Kemong, siswi kelas IV asal Suku Amungme dari Kampung Agimuga. Beberapa anggota keluarganya juga pernah bersekolah di SATP. Berbeda dengan Wiliante, Marla memiliki cita-cita yang jauh melampaui bumi.

        “Aku mau jadi astronot. Karena dari kecil tuh aku suka luar galaksi. Suka luar angkasa. Di sini juga guru dan teman-temannya asyik, jadi saya betah dan semangat buat belajar,” ceritanya.

        Seorang ingin menjadi dokter untuk kembali membantu kampungnya. Seorang lagi ingin menjelajahi luar angkasa. Dua cita-cita yang berbeda, tetapi sama-sama tumbuh dari ruang kelas di Mimika.

        Bagi anak-anak tersebut, masa depan tidak harus berhenti di kampung tempat mereka dilahirkan. Mereka memiliki kesempatan untuk bermimpi lebih jauh.

        Kopi Amungme: dari lereng gunung menuju pasar

        Selain kebudayaan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal menjadi bagian lain dari cerita masyarakat di sekitar wilayah operasi Freeport.

        Di dataran tinggi Mimika, masyarakat Amungme mengembangkan kopi melalui Koperasi Produsen Amungme Gold. Program yang mulai dirintis pada 1998 itu menjadi salah satu upaya mengembangkan potensi perkebunan masyarakat setempat.

        Ishak Jawame, Ketua Koperasi Produsen Amungme Gold, merupakan generasi ketiga yang meneruskan pengelolaan koperasi tersebut.

        Saat ini, koperasi memiliki 232 anggota aktif yang menanam kopi. Produksi tahunannya sekitar tiga ton. Kopi berasal dari sejumlah kampung, antara lain Arwanop, Waa Banti, Tsinga, dan Hoya.

        Potensinya cukup besar. Namun, meningkatkan produksi bukan perkara mudah. Kebun-kebun kopi tersebar di kawasan pegunungan dengan medan yang tidak mudah dijangkau.

        Ishak mengatakan koperasi mulai menjalankan pengelolaan yang lebih mandiri sejak 2024. Freeport masih memberikan dukungan berupa transportasi dan pupuk, sedangkan pengelolaan kebun dikembalikan kepada masyarakat pemilik hak atau dusun masing-masing.

        “Jadi untuk saat ini, semua kebun kopi yang dulunya ditanam untuk umum dan dikelola bersama, sekarang dikembalikan ke masyarakat yang punya hak atau dusun masing-masing,” jelasnya.

        Koperasi juga mulai mengembangkan kopi robusta di dataran rendah. Saat ini terdapat sekitar 39 hektare lahan yang dikembangkan, dengan rencana penambahan sekitar 50 hektare sehingga luasnya ditargetkan mencapai 85 hektare.

        Namun, sebelum biji kopi sampai ke tangan konsumen, ada perjalanan panjang yang harus dilalui.

        Naniur Erelak, Superintendent PTFI, menjelaskan bahwa lokasi kebun yang terpencar dan kondisi geografis membuat pengangkutan kopi memerlukan dukungan transportasi udara.

        Kopi dari sejumlah kampung terlebih dahulu dikumpulkan hingga mencapai sekitar 450 kilogram. Setelah jumlahnya mencukupi, helikopter disewa untuk membawa hasil panen ke Timika.

        “Jadi kita biasanya minta tolong dikumpulkan sampai 450 kilo. Nah, kalau sudah ada 450 kilo baru kita berani sewa helikopter untuk ambil kopinya terus dibawa ke sini,” jelas Naniur.

        Keamanan menjadi salah satu kendala utama. Ketika muncul situasi atau isu keamanan, penerbangan dapat dihentikan.

        Kondisi geografis juga tidak sederhana. Kebun-kebun kopi berada di lereng gunung dan lembah yang berjauhan. Petani harus mendaki untuk merawat dan memanen kopi, kemudian mengangkutnya kembali ke titik pengumpulan.

        Perjalanan yang di tempat lain mungkin dapat ditempuh dalam hitungan jam, di kawasan ini bisa membutuhkan waktu berhari-hari.

        Dari sekitar 450 kilogram kopi yang terkumpul, nilai penjualannya dapat mencapai Rp200 juta hingga Rp250 juta. Namun, biaya transportasi saja dapat mencapai sekitar Rp60 juta. Sisa pendapatan digunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan koperasi.

        “Jadi memang ada keuntungan yang marginnya cukup besar, tetapi itu pun akan kami gunakan untuk membiayai operasional-operasional yang lain,” ungkap Naniur.

        Gambaran tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi kopi Amungme tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas bijinya. Akses transportasi, keamanan, komunikasi, dan kemampuan mengelola usaha menjadi faktor yang menentukan keberlanjutannya.

        Koperasi terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar. Salah satu harapannya adalah agar kopi robusta yang dikembangkan dapat menjadi produk tambahan dalam beberapa tahun ke depan.

        Dari manfaat masyarakat menuju mandat negara

        Cerita tentang ukiran Kamoro, pendidikan anak-anak Papua, dan kopi Amungme memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat di sekitar tambang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekstraksi mineral. Ada kebudayaan yang perlu dijaga, generasi yang harus dipersiapkan, dan ekonomi lokal yang perlu terus tumbuh.

        Bagi PT Freeport Indonesia, program-program tersebut merupakan bagian dari investasi sosial dan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

        Melansir laporan keberlanjutan perusahaan, investasi sosial Freeport selama periode 1992–2025 mencapai US$2,4 miliar atau setara sekitar Rp43,8 triliun, dengan kurs acuan Rp18.252 per dolar AS. Pada 2025 saja, investasi sosial tercatat sebesar US$117,1 juta atau sekitar Rp2,14 triliun.

        Gambaran Umum PT Freeport Indonesia, Oktober 2026; diolah redaksi.

        Di bidang pendidikan, perusahaan mencatat lebih dari 12.000 penerima beasiswa sejak 1996. Sebanyak 1.626 anak Papua masih menerima beasiswa dari tingkat sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi. Freeport juga mendukung enam asrama dengan total 1.577 siswa, serta mendukung 85 guru kontrak di 35 sekolah pada tujuh distrik.

        Di bidang kesehatan, Rumah Sakit Mitra Masyarakat mencatat sekitar 105.000 kunjungan pasien per tahun. Tiga klinik umum dan dua klinik spesialis mencatat sekitar 31.600 kunjungan. Program pengendalian malaria menjangkau 11 desa di Mimika, sementara program pengendalian stunting dilaksanakan di Mimika, Asmat, dan Nabire. Penyediaan air bersih dari Instalasi Pengolahan Air Kuala Kencana juga menyasar sekitar 50.000 rumah.

        Pada pengembangan ekonomi, perusahaan membina 249 pengusaha aktif, dengan 49% di antaranya perempuan. Kegiatan usaha binaan menyerap sekitar 1.800 tenaga kerja dan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp377 miliar. Bekerja sama dengan BRI, perusahaan juga menyalurkan Rp82,4 miliar dana bergulir kepada lebih dari 500 usaha lokal.

        Pengembangan ekonomi berbasis desa dilakukan melalui sejumlah komoditas, antara lain kakao seluas 258 hektare, kopi 35 hektare, sagu dan sayuran 200 hektare, serta kelapa 1.213 hektare. Program peternakan melibatkan 813 masyarakat lokal, sedangkan program perikanan melibatkan 440 masyarakat.

        Di bidang budaya dan sosial, perusahaan mendukung peningkatan kapasitas mitra lokal dan lembaga adat, termasuk Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). Di bidang olahraga, pembinaan dilakukan melalui Papua Football Academy dan Papua Athletics Center.

        Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang dialokasikan untuk program sosial. Namun, ukuran keberhasilan pemberdayaan tidak semestinya berhenti pada jumlah dana yang dikeluarkan, fasilitas yang dibangun, atau banyaknya penerima manfaat. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat mampu mempertahankan dan mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

        Di tingkat nasional, pembicaraan mengenai manfaat sumber daya alam juga menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan mineral Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

        Saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo meminta agar hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Indonesia dapat dinikmati negara setidaknya 70%.

        “Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM (Bahlil), semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo.

        Dalam kesempatan lain, saat membuka Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam secara cermat.

        “Segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya. Dengan secerdas-cerdasnya,” ucapnya.

        Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah agar pengelolaan sumber daya mineral memberikan manfaat lebih besar bagi kepentingan nasional. Bagi industri pertambangan, tuntutan itu juga menghadirkan pertanyaan mengenai bagaimana penerimaan negara, kontribusi perusahaan, dan manfaat bagi masyarakat daerah dapat berjalan beriringan.

        Dalam konteks Freeport, pembahasan mengenai manfaat ekonomi bagi Indonesia juga berkaitan dengan posisi kepemilikan saham dan keberlanjutan operasi tambang Grasberg.

        Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia melalui MIND ID dan perusahaan daerah Papua saat ini menguasai 51% saham PTFI. Seiring rencana penambangan setelah 2041, porsi kepemilikan Indonesia direncanakan meningkat menjadi 63%.

        Bahlil menjelaskan, pertimbangan perpanjangan IUPK setelah 2041 berkaitan dengan proyeksi puncak produksi PTFI pada 2035. Kepastian keberlanjutan operasi dinilai penting untuk menjaga lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan negara dan penerimaan daerah.

        “Dengan demikian, lapangan kerja dapat terjaga, pendapatan negara meningkat, serta royalti dan penerimaan daerah juga meningkat,” kata Bahlil.

        Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan manfaat hasil pertambangan bagi negara. Pemerintah juga membahas keberlanjutan operasi dan peningkatan kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia.

        Data penerimaan langsung Freeport sejak 2019 hingga 2025 memberikan gambaran lain mengenai hubungan ekonomi antara perusahaan dan Indonesia. Dalam materi perusahaan, penerimaan negara tercatat sebesar US$18,7 miliar atau sekitar 76% dari total manfaat langsung yang ditampilkan. Sementara itu, penerimaan Freeport-McMoRan (FCX) tercatat sebesar US$5,8 miliar atau sekitar 24%.

        Gambaran Umum PT Freeport Indonesia, Oktober 2026; diolah redaksi.

        Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya porsi penerimaan yang masuk kepada negara. Namun, angka 76% dan 24% dalam materi perusahaan merupakan pembagian manfaat langsung pada periode 2019–2025. Angka itu bukan ukuran yang sama dengan target minimal 70% yang disampaikan Presiden Prabowo untuk seluruh IUP. Keduanya memiliki konteks dan cakupan berbeda.

        Bagi Indonesia, peningkatan manfaat dari sumber daya mineral bukan hanya soal besarnya penerimaan negara. Ada kepentingan untuk memastikan kekayaan alam dapat memperkuat ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi.

        Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan, pengelolaan mineral nasional tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga pada penciptaan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.

        “Karena itu, kami bersama seluruh anggota grup terus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan harapan masyarakat daerah mampu menggerakkan ekonomi secara mandiri, menciptakan peluang, dan meningkatkan nilai manfaat bagi daerahnya,” ujar Dany.

        Menurut Dany, program pemberdayaan anggota Grup MIND ID disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta kearifan lokal, termasuk adat dan budaya setempat.

        Pendekatan tersebut penting agar program yang dijalankan relevan dengan kondisi masyarakat dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.

        “Bagi MIND ID, pengelolaan dan pengolahan mineral bukan sekadar menciptakan nilai ekonomi, melainkan juga menghadirkan manfaat yang inklusif melalui keterlibatan masyarakat di daerah. Kami ingin kekayaan alam Indonesia turut menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri,” katanya.

        Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan

        Tambang yang suatu hari akan berhenti

        Di tingkat operasional, tantangan Freeport tidak hanya menyangkut bagaimana perusahaan mengelola sumber daya mineral, tetapi juga bagaimana kegiatan pertambangan dijalankan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.

        Dalam paparannya pada forum COP31 di Antalya, Turki, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan bahwa industri ekstraktif tetap dapat dijalankan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

        Tony menjelaskan, lokasi operasi Freeport berada di wilayah dengan tantangan geografis yang berat. Area tambang terbuka berada pada ketinggian sekitar 4.200 meter di atas permukaan laut, sedangkan fasilitas pengolahan berada pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Dalam jarak sekitar 110 kilometer, rentang ketinggian wilayah operasinya terbentang dari permukaan laut hingga pegunungan.

        Kondisi tersebut, ditambah curah hujan yang tinggi, membuat kegiatan operasional tidak mudah. Namun, perusahaan berupaya mengubah cara kerja pertambangan, termasuk melalui peralihan dari tambang terbuka menuju tambang bawah tanah.

        Salah satu perubahan yang dilakukan adalah penggunaan kereta listrik tanpa awak untuk mengangkut bijih. Sebelumnya, pengangkutan menggunakan truk besar berbahan bakar diesel.

        Tony menyampaikan bahwa Freeport telah mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 33%, melampaui komitmen awal penurunan 30% pada 2030 yang disampaikan dalam konferensi iklim di Glasgow.

        Perusahaan juga memproyeksikan penurunan emisi lebih lanjut melalui peralihan sumber energi. Penggunaan gas alam cair atau LNG, pembangkit listrik dual fuel, panel surya, bus listrik, serta peningkatan efisiensi energi menjadi bagian dari rencana tersebut. Dalam paparannya, kombinasi sejumlah langkah itu diperkirakan dapat mendorong pengurangan emisi hingga sekitar 58% dibandingkan baseline 2018.

        Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memaparkan strategi pengurangan emisi dan keberlanjutan operasi perusahaan dalam forum COP31 di Antalya, Turki.

        Pernyataan itu membawa pembicaraan kembali kepada Herman, Wiliante, Marla, dan para petani Amungme. Sebab, ketika kegiatan pertambangan suatu hari berhenti, kehidupan mereka tidak boleh ikut berhenti.

        Yang harus tetap tinggal setelah tambang

        Di pusat Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe, patung-patung kayu besi masih berdiri. Di balik setiap ukiran terdapat cerita tentang leluhur, aturan adat, dan identitas keluarga. Ada tangan-tangan yang mengerjakannya, keluarga yang menunggu hasil penjualan, serta generasi muda yang diharapkan meneruskan keterampilan tersebut.

        Di ruang kelas SATP, Wiliante masih menyimpan mimpi menjadi dokter. Marla ingin menjadi astronaut. Sementara itu, para petani Amungme terus berusaha membawa kopi dari lereng-lereng pegunungan menuju pasar yang lebih luas.

        Mereka datang dari kehidupan yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan: harapan agar masa depan masyarakat Papua tidak berhenti pada apa yang tersedia hari ini.

        Sebutan bapak angkat yang disampaikan Herman menjadi menarik untuk direnungkan. Sebab, dalam hubungan semacam itu, bantuan semestinya tidak membuat seseorang selamanya bergantung. Ia seharusnya membuka jalan agar yang dibantu mampu berdiri lebih kuat.

        Pada akhirnya, keberhasilan sebuah perusahaan tambang di Papua tidak hanya akan dikenang melalui berapa banyak tembaga yang berhasil diangkat dari perut bumi, berapa besar nilai investasinya, atau berapa panjang usia operasinya.

        Ia juga akan dinilai dari apa yang tertinggal setelah tambang tidak lagi beroperasi: apakah kebudayaan tetap hidup, apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, apakah ekonomi masyarakat mampu berjalan mandiri, dan apakah generasi berikutnya memiliki pilihan masa depan yang lebih luas.

        Herman mungkin tidak sedang berbicara tentang kebijakan mineral, nilai investasi, atau target pengurangan emisi ketika menyebut Freeport sebagai bapak angkat. Ia berbicara dari pengalaman masyarakat yang merasakan kehadiran perusahaan di sekitarnya.

        Namun, sebutan itu juga membawa tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar memberi bantuan. Bapak angkat, pada akhirnya, harus mampu menyiapkan anak angkatnya agar dapat berdiri sendiri.

        Sebab, tembaga suatu hari akan habis ditambang. Tetapi kebudayaan Kamoro, mimpi anak-anak Papua, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya harus tetap tumbuh.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Fajar Sulaiman

        Bagikan Artikel: