Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bahaya Dominasi Negara di Dunia Usaha

        Bahaya Dominasi Negara di Dunia Usaha Kredit Foto: Didik J. Rachbini
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Negara yang terlalu jauh masuk ke dalam dunia usaha berisiko menimbulkan komplikasi ekonomi dan politik yang serius. Ketika pemerintah mengambil alih terlalu banyak aktivitas ekonomi yang sebelumnya dijalankan swasta, mekanisme pasar dapat melemah dan kegiatan usaha menjadi semakin bergantung pada keputusan birokrasi. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, Indonesia berisiko mengulang persoalan yang pernah muncul dalam sistem ekonomi sosialis yang terlalu terpusat.

        Dalam sistem ekonomi yang memberikan kewenangan terlalu besar kepada negara, para pemimpin sering berangkat dari keyakinan bahwa pasar bebas dan sektor swasta merupakan sumber kesenjangan ekonomi. Atas nama keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, negara kemudian mengambil peran dominan dalam produksi, distribusi, dan pengalokasian sumber daya.

        Pengalaman sejumlah negara dengan sistem perencanaan ekonomi terpusat memperlihatkan risiko dari pendekatan tersebut. Birokrasi dan partai penguasa diberikan kewenangan untuk mengatur produksi serta mendistribusikan kebutuhan pokok, seperti gandum dan beras, dari pusat ke daerah. Namun, ketika keputusan ekonomi terlalu terkonsentrasi, distribusi dapat terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi, lemahnya insentif, korupsi, dan buruknya informasi mengenai kebutuhan masyarakat.

        Akibatnya, sumber daya yang seharusnya sampai kepada masyarakat justru dapat tertahan di tengah proses administrasi. Negara mungkin memiliki kendali atas produksi dan distribusi, tetapi tidak selalu memiliki kapasitas untuk mengelolanya secara efisien.

        Persoalan serupa perlu dicermati dalam perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam setahun terakhir, muncul kecenderungan negara memperluas keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi yang sebelumnya dijalankan sektor swasta. Pola ini mencerminkan pendekatan etatisme, yakni pandangan yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan ekonomi.

        Dalam perspektif ekonomi politik, dominasi negara yang berlebihan dapat menciptakan paradoks. Kebijakan yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan justru berpotensi memperbesar kekuasaan birokrasi dan aparat negara. Ketika keputusan bisnis semakin bergantung pada otoritas politik, kepastian usaha, efisiensi, dan mekanisme persaingan dapat terganggu.

        Risiko tersebut semakin besar apabila negara mengambil alih perusahaan atau aset swasta dengan mengabaikan prosedur hukum yang semestinya. Pengambilalihan aset sering kali dibenarkan dengan alasan penegakan hukum, keadilan ekonomi, dan kepentingan rakyat. Namun, alasan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan prinsip negara hukum.

        Perspektif kebijakan seperti ini berangkat dari anggapan bahwa kepemilikan swasta yang besar merupakan sumber eksploitasi dan ketimpangan. Negara kemudian diposisikan sebagai pihak yang harus mengambil alih aktivitas ekonomi untuk mengurangi dominasi kapitalis besar. Produksi dan distribusi diharapkan dapat diatur secara terpusat oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

        Namun, asumsi bahwa penguasaan negara secara otomatis menghasilkan keadilan ekonomi mengandung paradoks. Penguasaan aset dapat terkonsentrasi di tangan negara, tetapi hal itu tidak menjamin sumber daya akan dikelola secara produktif dan didistribusikan secara adil. Tanpa pengawasan dan akuntabilitas, konsentrasi kekuasaan ekonomi justru berpotensi melahirkan kelompok penguasa baru yang mengendalikan akses terhadap sumber daya.

        Di sinilah pentingnya membedakan kewenangan negara dalam mengatur perekonomian dengan hak negara untuk mengambil alih kepemilikan privat.

        Kepemilikan swasta berada dalam ranah hak privat yang dilindungi hukum. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Artinya, negara tetap memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan, tetapi tindakan tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

        Di sisi lain, Pasal 33 UUD 1945 memang memberikan mandat kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, mandat tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengambil alih seluruh aktivitas ekonomi swasta.

        Negara harus mampu membedakan antara pengelolaan sektor strategis, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, dan pengambilalihan perusahaan yang sah secara hukum. Ketiganya memiliki dasar dan konsekuensi kebijakan yang berbeda.

        Persoalan lainnya adalah kecenderungan melihat ekonomi semata-mata melalui perspektif kekuasaan negara. Dalam pendekatan realisme politik, negara dipandang sebagai aktor utama yang harus mempertahankan kepentingan nasional dan kekuasaannya di tengah persaingan. Jika cara pandang tersebut diterapkan secara berlebihan dalam kebijakan ekonomi domestik, negara dapat memperluas kewenangannya hingga memasuki wilayah yang seharusnya dijalankan oleh mekanisme pasar dan hak privat.

        Akibatnya, batas antara kepentingan nasional dan kepentingan penguasa berisiko menjadi kabur. Negara tidak lagi sekadar bertindak sebagai regulator dan penegak hukum, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang memiliki kekuasaan besar untuk menentukan siapa yang boleh mengakses sumber daya, memperoleh izin, dan menjalankan kegiatan ekonomi.

        Dominasi seperti itu dapat menimbulkan persoalan persaingan usaha. Perusahaan swasta harus berhadapan dengan negara yang bukan hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pesaing sekaligus pemegang kewenangan. Dalam situasi tersebut, kesetaraan kesempatan berusaha dan kepastian hukum menjadi semakin penting.

        Kritik terhadap dominasi negara tentu tidak berarti membenarkan korupsi, bisnis ilegal, atau berbagai penyimpangan yang dilakukan sebagian pelaku usaha besar yang kerap disebut oligarki. Praktik semacam itu harus ditindak tegas. Namun, penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghilangkan perlindungan terhadap hak milik dan kepastian berusaha.

        Negara memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi kegagalan pasar, mengurangi ketimpangan, melindungi masyarakat, dan memastikan sumber daya strategis digunakan untuk kepentingan publik. Akan tetapi, seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan melalui institusi yang akuntabel, aturan yang jelas, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

        Kebijakan ekonomi yang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dapat menghasilkan paradoks apabila justru merusak fondasi rasional kegiatan usaha. Ketika hak milik tidak terlindungi, kepastian hukum melemah, dan keputusan ekonomi terlalu terkonsentrasi pada penguasa, investasi serta produktivitas berisiko menurun.

        Pada akhirnya, konsentrasi aset dan kekuasaan ekonomi di tangan negara tidak otomatis membawa kesejahteraan. Sebaliknya, dominasi yang tidak terkendali dapat menciptakan inefisiensi, membuka ruang korupsi, dan menghambat pertumbuhan.

        Keadilan ekonomi tidak harus diwujudkan dengan menjadikan negara sebagai penguasa seluruh aktivitas usaha. Negara yang kuat justru harus mampu menegakkan hukum, menjaga persaingan yang sehat, melindungi hak milik, dan memastikan pasar bekerja untuk kepentingan masyarakat.

        Paradoksnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakadilan ekonomi justru dapat menghancurkan sumber-sumber kesejahteraan itu sendiri.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: