Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Nilai tersebut meningkat 29,44 persen atau Rp682.399 dibandingkan UMP 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan, penetapan UMP menggunakan formula kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menurut Kim, penggunaan KHL bertujuan menjadi jaring pengaman bagi daerah yang memiliki upah minimum relatif rendah. Formula tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah antardaerah di Jawa Barat.
Ia menjelaskan, nilai KHL terendah di Jawa Barat mencapai Rp3.096.000. Karena itu, UMP sebesar Rp3 juta ditetapkan sebagai batas pengaman bagi daerah dengan tingkat upah minimum yang masih rendah.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026. Dalam aturan itu, penghitungan UMP menggunakan formula KHL dengan rumus:
UM(t+1) = KHL x 70 persen.
Berdasarkan perhitungan Pemprov Jawa Barat, nilai KHL provinsi sebesar Rp4.248.132 dikalikan 70 persen menghasilkan Rp2.973.692,4. Hasil tersebut kemudian dibulatkan menjadi Rp3 juta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut penetapan UMP 2027 sebagai kebijakan jalan tengah untuk mengurangi kesenjangan upah antara daerah yang memiliki industri padat modal dan wilayah yang didominasi industri padat karya.
Dedi menjelaskan, penetapan upah minimum dilakukan secara bertahap. Prosesnya dimulai dari UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menurutnya, kenaikan UMP menjadi Rp3 juta tidak banyak memengaruhi daerah industri yang selama ini memiliki upah minimum lebih tinggi. Pada 2026, UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat, yakni sekitar Rp5,9 juta. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
Kebijakan tersebut juga tidak berdampak langsung terhadap Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Tingkat upah minimum di daerah-daerah tersebut telah melampaui Rp3 juta.
Sebaliknya, kenaikan UMP akan lebih terasa bagi pekerja dan pengusaha di daerah dengan UMK relatif rendah. Wilayah yang memiliki industri padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, termasuk yang berpotensi terdampak.
Beberapa daerah dengan UMK di bawah Rp3 juta pada 2026 antara lain Kota Banjar sekitar Rp2,33 juta, Kabupaten Pangandaran Rp2,3 juta, Kuningan Rp2,4 juta, dan Majalengka Rp2,6 juta.
Sementara itu, UMK Indramayu dan Kabupaten Cirebon berada di kisaran Rp2,7 juta. Kondisi serupa juga terdapat di Ciamis, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat membuka mekanisme pengajuan pengecualian bagi perusahaan yang keberatan memenuhi ketentuan upah minimum. Kim mengatakan, permohonan tersebut akan diverifikasi dengan mempertimbangkan kelengkapan administrasi dan kemampuan keuangan perusahaan.
Mekanisme ini disiapkan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan lapangan kerja.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Targetkan Investasi Jabar Tembus Rp314 Triliun pada 2027
Dedi juga menyinggung polemik Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 yang sempat dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Ia menegaskan, Pemprov Jawa Barat menerima putusan tingkat banding dan telah menerbitkan perubahan Keputusan Gubernur terkait ketentuan tersebut.
"Perusahaan yang mampu diwajibkan membayarkan selisih kenaikan upah UMSK, sedangkan perusahaan yang tidak mampu diputuskan melalui kesepakatan bipartit antara pengusaha dan serikat buruh setempat," tutur Dedi di Kabupaten Bandung Barat, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: