Hitung 'Untung-Rugi' Negara Pasca Gibran Mundur di Usia 39 Tahun, Mahfud MD: Rp120 Miliar
Kredit Foto: Istimewa
Mahfud MD menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden berpotensi menimbulkan beban finansial bagi negara. Namun, ia berpandangan biaya tersebut masih lebih kecil dibandingkan potensi kerugian politik dan ketatanegaraan apabila persoalan pemberhentian wakil presiden terus berlarut.
Pandangan itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut dalam perbincangan bersama pakar hukum tata negara Refly Harun yang ditayangkan di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (21/11/2026).
Diskusi bermula ketika Refly menyoroti konsekuensi pengunduran diri seorang wakil presiden yang masih berusia 39 tahun. Menurut Refly, sejumlah fasilitas negara, seperti pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan fasilitas lainnya, tetap melekat kepada mantan wakil presiden seumur hidup meskipun tidak menyelesaikan masa jabatannya.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud mengakui pengunduran diri tanpa melalui mekanisme pemakzulan tetap menimbulkan pengeluaran bagi keuangan negara. Ia kemudian membuat simulasi kasar mengenai biaya fasilitas yang harus ditanggung negara selama puluhan tahun.
"Bahwa kita rugi, iya secara finansial, karena dia akan tetap mendapat gaji pokok, pengawalan, rumah, dan sebagainya. Taruhlah dia pensiun sampai umur 80 misalnya, dia masih umur 39 berarti 41 tahun. Taruhlah kalau dirata-ratakan satu tahun misalnya dua atau tiga miliar biaya negara itu, ya kira-kira Rp120 miliar," ujar Mahfud.
Meski demikian, Mahfud menilai potensi pengeluaran sekitar Rp120 miliar tersebut masih lebih kecil dibandingkan risiko kerugian yang dapat mencapai triliunan rupiah apabila ketidakpastian politik terus berlangsung.
Ia sebelumnya memperkirakan proses pemakzulan atau impeachment melalui lembaga negara dapat memakan waktu hingga sekitar tujuh bulan. Selama proses tersebut, perubahan konfigurasi politik berpotensi memunculkan gejolak, interupsi, hingga perubahan situasi yang menghambat kepastian penyelesaian persoalan.
"Akan lebih buruk bagi negara ini kalau dia tidak jadi mundur. Akan lebih banyak biayanya, akan triliunan. Bahaya yang ditimbulkan atau kerusakan yang ditimbulkan itu bisa triliunan kalau keadaan terus menggantung dan tidak segera dieksekusi," kata Mahfud.
Karena itu, Mahfud lebih mendukung opsi pengunduran diri segera dibandingkan menempuh proses pemakzulan yang dinilai membutuhkan waktu panjang.
Baca Juga: Andai Gibran Tak Mundur, Mahfud MD Hitung Bisa Bertahan 7 Bulan Lagi jadi Wapres
Namun, ia menegaskan pemberian fasilitas kepada mantan wakil presiden tidak berarti menutup kemungkinan adanya proses hukum apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran.
Menurut Mahfud, upaya hukum melalui jalur pidana tetap dapat ditempuh apabila terdapat alat bukti yang cukup, termasuk terkait proses pencalonan maupun dugaan pelanggaran lainnya. Dalam proses tersebut, pencabutan fasilitas negara dan hak politik juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari tuntutan hukum.
"Meski begitu, saya kira kita perlu mendiskusikan apakah ada upaya-upaya hukum lain yang bisa ditempuh, misalnya melalui pemidanaan dan sebagainya. Kalau memang jadi dan ada bukti-bukti yang cukup, nanti tuntutannya kan bisa dimasukkan pencabutan semua fasilitas negara, hak politik, dan sebagainya," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: