Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tiga Saham Terseret Kasus Manipulasi, OJK Perintahkan Pengembalian Rp23,77 M

        Tiga Saham Terseret Kasus Manipulasi, OJK Perintahkan Pengembalian Rp23,77 M Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di pasar modal. Dari penindakan tersebut, regulator memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dari tiga kasus manipulasi perdagangan saham.

        Selain perintah pengembalian keuntungan, OJK juga mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan mencapai Rp3,71 miliar. Sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran, mulai dari manipulasi perdagangan saham hingga ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan ketentuan transaksi emiten.

        Dalam siaran pers tertanggal 21 November 2026, OJK menyebut tiga kasus manipulasi perdagangan saham tersebut berkaitan dengan transaksi saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

        Pada kasus HOMI, OJK menemukan praktik manipulasi perdagangan saham selama periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. Pemeriksaan mengidentifikasi pola transaksi yang melibatkan 15 rekening efek nasabah dan dinilai tidak mencerminkan interaksi permintaan serta penawaran yang sesungguhnya.

        Dari aktivitas tersebut, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah tercatat sebesar Rp6,89 miliar. OJK memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari bersama sejumlah pihak terkait untuk mengembalikan keuntungan tersebut.

        OJK juga menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) terhadap sejumlah pihak dengan jangka waktu berbeda, yakni tiga hingga 10 tahun.

        Selain itu, regulator memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi berkaitan dengan aktivitas perdagangan tersebut.

        Baca Juga: OJK Wajibkan Rasio Solvabilitas Asuransi Minimal 120%

        Sementara itu, dalam kasus saham SAMF, manipulasi ditemukan pada periode 4–19 Mei 2021. Pemeriksaan OJK mengungkap pola transaksi yang menciptakan gambaran semu terhadap aktivitas perdagangan saham.

        OJK mencatat keuntungan tidak sah dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp12,55 miliar. Nilai itu terdiri atas Rp10,84 miliar yang dikaitkan dengan Ir. JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur serta Rp1,72 miliar yang dikaitkan dengan Andre Parlindungan dan sejumlah pihak lainnya.

        Dalam pemeriksaan, OJK juga menemukan sejumlah transaksi saham SAMF dilakukan oleh beberapa pihak dari alamat yang sama, yakni di PT Bintang Pagi Kapital. Atas pelanggaran tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah dan menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor PMDK hingga 10 tahun terhadap pihak-pihak terkait.

        Adapun kasus ketiga berkaitan dengan perdagangan saham SMDM pada periode 6 September hingga 18 Oktober 2022. OJK menemukan aktivitas transaksi yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan saham.

        Kasus tersebut melibatkan sembilan pihak dengan nilai keuntungan tidak sah mencapai Rp4,32 miliar. OJK mengungkapkan sebagian pihak melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaan mereka pada kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

        Atas temuan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah dan menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama tiga hingga lima tahun terhadap pihak-pihak yang terlibat.

        Sanksi Juga Menyasar Pelanggaran Emiten

        Di luar tiga kasus manipulasi saham, OJK turut menetapkan sanksi terhadap tujuh kasus pelanggaran lainnya yang melibatkan emiten dan pihak terkait.

        Pelanggaran tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi, prosedur transaksi material dan transaksi afiliasi, kewajiban pengalihan saham kepada masyarakat, pengalihan saham treasuri, hingga ketentuan pelaporan keuangan.

        Beberapa emiten yang tercantum dalam penindakan tersebut antara lain PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), PT Karya Bersama Anugerah Tbk, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK), dan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU).

        Salah satu temuan terkait transaksi material terjadi pada PT Karya Bersama Anugerah Tbk. Perusahaan tersebut dikenai denda Rp800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Dua direksinya juga dikenai denda secara tanggung renteng sebesar Rp400 juta.

        Sementara itu, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dikenai denda Rp550 juta karena belum mengalihkan 114,07 juta saham treasuri hingga batas waktu yang ditentukan. Perusahaan tersebut juga diperintahkan menyelesaikan pengalihan saham dalam jangka waktu enam bulan.

        Dalam kasus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, OJK menjatuhkan denda Rp550 juta terkait kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk kepada masyarakat. Perseroan juga diminta mengalihkan kembali sedikitnya 2,62% saham SMCB atau sekitar 236,74 juta saham paling lambat 31 Desember 2026.

        Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Investor

        OJK menegaskan bahwa manipulasi perdagangan saham yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terhadap aktivitas pasar dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar serta mengurangi kepercayaan investor.

        Regulator juga menekankan pentingnya kepatuhan emiten dan pengurus perusahaan dalam menyampaikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Kewajiban tersebut mencakup keterbukaan informasi material, transaksi afiliasi, transaksi material, serta pelaporan keuangan.

        Ke depan, OJK menyatakan akan meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek dan memperkuat koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) serta pihak terkait untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.

        OJK turut menegaskan bahwa nilai Rp23,77 miliar merupakan jumlah keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan nilai yang telah terealisasi pengembaliannya.

        Langkah penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya regulator menjaga transparansi perdagangan, memperkuat tata kelola pasar modal, serta memberikan perlindungan kepada investor.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Istihanah

        Bagikan Artikel: