Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Said Iqbal Kritik UMP Jakarta 2027 Lebih Rendah dari Bekasi, Minta Pramono Revisi Jadi Rp6,42 Juta

Said Iqbal Kritik UMP Jakarta 2027 Lebih Rendah dari Bekasi, Minta Pramono Revisi Jadi Rp6,42 Juta Kredit Foto: Cita Auliana
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengkritik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta per bulan. Pasalnya, angka tersebut lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2027 yang mencapai Rp6,42 juta.

Berdasarkan penetapan tersebut, UMP Jakarta tercatat sebesar Rp6.136.000 atau naik Rp407.000. Sementara itu, UMK Kabupaten Bekasi mencapai Rp6.427.000 atau mengalami kenaikan Rp488.000. Dengan demikian, terdapat selisih Rp291.000 antara upah minimum kedua wilayah tersebut.

Iqbal mempertanyakan perbedaan besaran upah tersebut. Menurutnya, biaya hidup di Jakarta tidak lebih murah dibandingkan Bekasi sehingga kenaikan upah buruh di Ibu Kota seharusnya tidak lebih rendah.

“Apakah hidup di Jakarta lebih murah daripada hidup di Bekasi? Kalau biaya hidup di Jakarta tinggi, mengapa kenaikan upah buruhnya justru lebih kecil? Menurut kami, keputusan Gubernur DKI ini menunjukkan keberpihakan pada kebijakan upah murah,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Dia menilai perbandingan upah minimum Jakarta dan Bekasi perlu menjadi perhatian. Terlebih, Jakarta merupakan pusat kegiatan perbankan, kantor pusat perusahaan multinasional, hingga perhotelan berbintang lima.

Iqbal juga menyoroti dampak selisih upah tersebut terhadap daya beli pekerja. Menurutnya, perbedaan Rp291.000 dapat menentukan kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari membayar kontrakan hingga biaya transportasi dan makan.

Baca Juga: Pramono Desak JLNT Pluit Segera Beroperasi, Nilai Proyek Capai Rp600 Miliar

Untuk menggambarkan tekanan biaya hidup tersebut, Iqbal membuat simulasi pengeluaran seorang buruh yang tinggal di kontrakan dan menggunakan sepeda motor untuk bekerja.

Dalam perhitungannya, biaya kontrakan berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Kemudian, cicilan motor mencapai Rp700.000 hingga Rp1 juta, sementara kebutuhan bensin sekitar Rp600.000 per bulan.

Adapun biaya makan dengan asumsi Rp25.000 sekali makan selama tiga kali sehari mencapai Rp2,25 juta per bulan. Pengeluaran itu belum termasuk pulsa Rp150.000, kebutuhan mandi Rp100.000, listrik Rp300.000, dan iuran warga Rp100.000.

Dengan berbagai kebutuhan tersebut, total pengeluaran buruh diperkirakan mencapai Rp5,2 juta hingga Rp6 juta setiap bulan. Artinya, apabila pengeluaran menyentuh Rp6 juta, pekerja dengan UMP Jakarta hanya memiliki sisa Rp136.000.

“Dengan sisa Rp136.000, cukupkah untuk membeli pakaian, sandal atau sepatu, dan memenuhi kebutuhan anak? Kalau anak sakit atau motor yang dipakai untuk berangkat kerja rusak, dari mana buruh harus mengambil uangnya?” tutur Iqbal.

Dia turut menyoroti kondisi pekerja di sejumlah kawasan industri Jakarta, seperti Cakung, Marunda, Pulogadung, dan Daan Mogot. Menurutnya, masih banyak buruh yang harus menghemat pengeluaran makan hingga tinggal berdesakan di kontrakan.

Karena itu, Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung melihat kondisi kehidupan buruh di kawasan industri.

Selain persoalan upah, dia menilai fasilitas subsidi transportasi dan pangan yang disediakan Pemprov DKI belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pekerja. Sebab, sebagian buruh masih mengandalkan sepeda motor karena lokasi tempat kerja belum terjangkau transportasi umum atau jam operasional angkutan tidak sesuai dengan jadwal kerja sif.

Atas dasar itu, Iqbal mendesak Pramono merevisi keputusan penetapan UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.427.000 per bulan atau setara dengan UMK Kabupaten Bekasi. Dia juga meminta penggunaan indeks tertentu sebesar 1,0 dalam penghitungan ulang upah minimum tersebut.

“Oleh karena itu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan penetapan UMP 2027 dari Rp6.136.000 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi. Gunakan indeks tertentu sebesar 1,0 dalam penghitungan ulang dan pertimbangkan kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta,” kata Iqbal.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja juga harus menjadi tolok ukur dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota internasional. Dia menilai predikat kota metropolitan tidak seharusnya hanya tercermin dari pembangunan dan aktivitas ekonomi, tetapi juga dari taraf hidup para pekerjanya.

“Tapi kalau ngomong Jakarta, Gubernur selalu mengatakan Jakarta adalah kota metropolitan, kota internasional, tapi upah buruhnya murah,” tandasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah