Merica Ladaku Ditolak Taiwan, BPOM Ungkap Perbedaan Batas Residu Pestisida Antarnegara
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turun tangan menindaklanjuti penolakan produk merica bubuk merek Ladaku oleh otoritas Taiwan. Penolakan tersebut dipicu temuan residu dua jenis pestisida, yakni tiametoksam dan fipronil, yang kadarnya dilaporkan melampaui batas maksimum residu (BMR) yang ditetapkan Taiwan.
BPOM menyatakan telah memantau perkembangan informasi mengenai penolakan produk tersebut, termasuk pemberitaan di media massa dan media sosial. Sebagai tindak lanjut, BPOM meminta klarifikasi kepada pelaku usaha serta menginstruksikan pengujian terhadap produk Ladaku Merica Bubuk, termasuk batch yang sama dengan produk yang dinotifikasi oleh Taiwan Food and Drug Administration (TFDA).
Pengujian tersebut harus dilakukan di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kandungan residu pestisida dalam produk yang menjadi perhatian otoritas Taiwan.
Dalam keterangannya, BPOM menjelaskan bahwa produk Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar dan melalui proses penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, serta label sebelum memperoleh izin edar di Indonesia.
Meski demikian, penolakan yang dilakukan Taiwan didasarkan pada ketentuan batas maksimum residu pestisida yang berlaku di negara tersebut. Untuk tiametoksam, Taiwan menetapkan batas maksimum sebesar 0,05 ppm, sedangkan fipronil sebesar 0,002 ppm.
BPOM menegaskan bahwa perbedaan regulasi antarnegara menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan pelaku usaha, khususnya perusahaan yang memasarkan produk pangan ke pasar internasional.
Pasalnya, setiap negara memiliki ketentuan batas maksimum residu pestisida yang dapat berbeda berdasarkan pertimbangan keamanan pangan dan perlindungan produk dalam negeri.
Sebagai perbandingan, batas maksimum residu tiametoksam ditetapkan sebesar 7 ppm di Thailand, Australia, dan Selandia Baru, serta 5 ppm di Singapura. Sementara itu, Amerika Serikat menetapkan batas sebesar 0,15 ppm. Adapun CODEX, Tiongkok, dan Indonesia tidak mengatur batas maksimum residu untuk senyawa tersebut.
Untuk fipronil, batas maksimum residunya mencapai 0,05 ppm di Singapura, 0,04 ppm di Thailand, dan 0,005 ppm di Uni Eropa. Sementara CODEX, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok tidak mengatur batas tersebut.
Selain meminta pengujian produk, BPOM juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti penolakan tersebut. Koordinasi dilakukan guna memastikan penerapan prinsip praktik pengelolaan pangan yang baik di sepanjang rantai produksi.
BPOM turut menjalin komunikasi dengan Taiwan FDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei). Langkah ini dilakukan untuk membahas persoalan penolakan produk sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Di sisi lain, BPOM mengingatkan seluruh pelaku usaha agar memastikan produk pangan yang dipasarkan ke luar negeri telah memenuhi ketentuan dan standar keamanan pangan di negara tujuan ekspor.
Kepada masyarakat, BPOM mengimbau agar selalu menerapkan prinsip CEK KLIK sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan. Prinsip tersebut mencakup pemeriksaan Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa.
Masyarakat yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi produk pangan olahan atau menemukan produk yang diduga tidak sesuai ketentuan juga dapat menyampaikan laporan melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 maupun kantor BPOM terdekat.
Baca Juga: Ladaku Buka Suara soal Penyitaan di Taiwan, Sebut Produk Dikirim Lewat Trader
Kronologi Penahanan Produk Ladaku di Taiwan
Sebelumnya, Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) mengumumkan penahanan sekaligus penarikan sebanyak 24 kilogram produk merica bubuk Ladaku. Langkah tersebut dilakukan setelah otoritas setempat menemukan dugaan kandungan residu pestisida yang melampaui ambang batas ketentuan di Taiwan.
Menanggapi kejadian tersebut, Direktur Utama PT Motasa Indonesia, Muhammad Taib Sangaji, menyatakan produk Ladaku yang ditemukan di Taiwan bukan berasal dari jalur ekspor resmi perusahaan, melainkan diduga dibawa dan diperdagangkan oleh trader.
Menurutnya, pedagang tersebut diduga memperoleh produk dari distributor di Indonesia sehingga tidak dilengkapi dokumen pendukung ekspor resmi perusahaan.
Motasa Indonesia juga telah berkoordinasi dengan BPOM untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk dengan jenis yang sama. Perusahaan menyatakan akan menunggu hasil pengujian sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut.
Sangaji sebelumnya turut menegaskan bahwa selama menjalankan kegiatan ekspor resmi ke sejumlah negara, perusahaan tidak pernah menghadapi persoalan serupa. Produk Ladaku telah dipasarkan ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Jepang, Hong Kong, Tiongkok, dan negara-negara Arab.
Di tengah polemik tersebut, Motasa mengakui pemberitaan mengenai penahanan produk Ladaku di Taiwan berpotensi memengaruhi penjualan perusahaan. Meski begitu, perusahaan menegaskan produk Ladaku Merica Bubuk yang dipasarkan tetap aman dikonsumsi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Istihanah
Editor: Istihanah
Tag Terkait: