BPOM dan Bio Farma Terapkan Teknologi AI, Targetkan Pangkas Waktu Pengujian Vaksin Hingga 50 Persen
Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma mulai menyiapkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi pengujian keamanan vaksin polio.
Teknologi ini berpotensi memangkas waktu pengujian hingga 50% sekaligus meningkatkan akurasi dan konsistensi pembacaan hasil pemeriksaan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, penerapan AI akan difokuskan untuk membantu proses pembacaan hasil pengujian neurovirulensi, yakni pengujian untuk memastikan virus dalam vaksin, khususnya vaksin polio, tidak lagi memiliki kemampuan menyerang sistem saraf pusat.
Menurutnya, penggunaan AI tidak serta-merta menghilangkan seluruh tahapan pengujian praklinis, termasuk penggunaan hewan percobaan. Penerapan teknologi tersebut harus mempertimbangkan karakteristik produk, jenis vaksin, serta tingkat risiko dan aspek keamanan yang wajib dipenuhi.
"Pengujian neurovirulensi sudah diterapkan selama puluhan tahun. Perkembangan saat ini adalah pemanfaatan AI untuk membantu membaca hasil pemeriksaan histopatologi sistem saraf hewan percobaan," kata Taruna dalam pertemuan BPOM dan Bio Farma di Bandung, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai, pengembangan teknologi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi industri farmasi nasional dalam rantai industri vaksin global. Terlebih, Indonesia memiliki PT Bio Farma (Persero) sebagai produsen vaksin dengan reputasi internasional.
"Karena itu, kita patut bersyukur memiliki Bio Farma sebagai salah satu industri nasional yang memproduksi vaksin dan memiliki reputasi kuat di tingkat internasional. Produk-produknya, seperti vaksin polio dan hepatitis, telah menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam mendukung kesehatan masyarakat dunia," ujarnya.
Taruna menjelaskan, dalam pengujian neurovirulensi, hewan percobaan digunakan untuk mengetahui apakah virus dalam vaksin masih memiliki kemampuan menyerang sistem saraf pusat. Setelah pengujian, jaringan saraf diperiksa melalui metode histopatologi untuk mengidentifikasi kemungkinan kerusakan atau perubahan jaringan.
Dalam proses tersebut, AI nantinya membantu pemindaian dan pembacaan gambar hasil pemeriksaan jaringan. Dengan dukungan teknologi ini, evaluasi diharapkan lebih konsisten sekaligus mengurangi potensi kesalahan akibat faktor kelelahan manusia.
Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa keandalan atau reliability menjadi persyaratan utama sebelum metode berbasis AI diterapkan secara luas. Teknologi tersebut harus mampu mendeteksi secara tepat jaringan yang menunjukkan indikasi virus masih memiliki sifat virulen.
BPOM juga mengacu pada perkembangan standar regulator internasional, termasuk US Food and Drug Administration (USFDA) dan European Medicines Agency (EMA), dalam mengevaluasi pengembangan metode pengujian baru.
Dia menjelaskan, pengembangan vaksin selama ini melewati sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi molekul, pengujian stabilitas, praklinis, hingga uji klinis fase satu, dua, dan tiga.
Perkembangan teknologi memungkinkan sejumlah proses dievaluasi melalui pendekatan simulasi molekul, protein, dan struktur. Namun, pengurangan atau perubahan tahapan pengujian tidak bisa dilakukan secara otomatis karena harus didasarkan pada bukti ilmiah dan tingkat risiko masing-masing produk.
BPOM juga masih mengkaji kebutuhan regulasi khusus untuk pemanfaatan AI dalam pengujian dan pengawasan produk. Saat ini, lembaga tersebut telah memiliki sejumlah instrumen pengaturan, mulai dari peraturan BPOM, keputusan, hingga surat edaran.
Selain pengujian neurovirulensi, pemanfaatan AI juga mulai dievaluasi untuk mendukung proses registrasi dan pengujian produk, termasuk pengembangan konsep green laboratory berbasis AI.
Di sisi lain, BPOM mendorong Bio Farma memperluas arah inovasi produk vaksin nasional. Menurut Taruna, pengembangan industri vaksin ke depan tidak hanya berorientasi pada penyakit infeksi, tetapi juga perlu menjajaki inovasi untuk penyakit tidak menular.
Dia menyebut sekitar 74% penyebab kematian di Indonesia berkaitan dengan penyakit tidak menular, seperti diabetes, stroke, dan kanker. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang pengembangan teknologi kesehatan baru, termasuk riset vaksin untuk penyakit kanker.
"Bio Farma sudah memiliki kontribusi dalam pengembangan vaksin penyakit infeksi. Ke depan, kami berharap inovasi juga diarahkan pada penyakit noninfeksi, termasuk pengembangan teknologi vaksin untuk penyakit kanker," katanya.
Sementara itu, Director of Operations Bio Farma, Iin Susanti, mengatakan pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengujian vaksin. Berdasarkan estimasi awal, penerapan teknologi tersebut berpotensi memangkas waktu pengujian hingga setengah dari proses yang berlangsung saat ini.
"Dengan implementasi AI ini, kami berharap proses pengujian dapat berlangsung lebih cepat. Jika diperkirakan, waktunya bisa menjadi setengah dari proses yang dilakukan saat ini," ujar Iin.
Namun, implementasi teknologi tersebut membutuhkan persiapan, terutama dalam pengumpulan dan standardisasi data gambar hasil pemeriksaan jaringan.
Bio Farma perlu menghimpun gambar hasil pemeriksaan dalam jumlah memadai untuk menjadi bahan pembelajaran sistem AI. Data tersebut juga harus memiliki standar yang seragam agar sistem mampu menghasilkan pembacaan yang konsisten.
Baca Juga: Diakui WHO, BPOM Incar Investasi Asing dan Perkuat Industri Farmasi Indonesia
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bio Farma dan BPOM perlu mengintegrasikan data pemeriksaan yang dimiliki, termasuk hasil pembacaan dari berbagai tenaga ahli. Standardisasi ini penting agar teknologi AI dapat mengenali karakteristik jaringan secara tepat.
Selain kecepatan pemrosesan, kemampuan sistem mendeteksi indikasi virus yang masih memiliki sifat virulen menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, validasi dan pembuktian keandalan teknologi harus dilakukan sebelum diterapkan dalam proses pengujian rutin.
Iin menyebut Bio Farma menargetkan teknologi AI untuk pengujian neurovirulensi tersebut dapat diimplementasikan dalam waktu sekitar satu tahun ke depan.
Pengembangan ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses pengujian, tetapi juga meningkatkan kapasitas industri farmasi nasional dalam mengadopsi teknologi baru.
"Kolaborasi antara industri, regulator, lembaga riset, dan akademisi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan inovasi tetap memenuhi standar keamanan vaksin yang berlaku secara internasional,"pungkasnya
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Fajar Sulaiman