Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono (tengah) didampingi (dari kiri); Dari kiri, Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Bali Adityo Pamudji, Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Iwan Pasila, Direktur Eksekutif Pengaturan dan Pengembangan PPDP Retno Woelandari, serta Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Wahyu Budi Satriyo dalam kegiatan Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK di Bali, Selasa (17/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, OJK memaparkan agenda reformasi struktural industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) periode 2025–2028. Ogi menjelaskan, lima agenda penguatan industri mencakup permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, skema perlindungan pemegang polis, kepercayaan publik, serta penerapan standar internasional. Selain permodalan, reformasi ini mencakup penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 atau International Financial Reporting Standard (IFRS) 17, serta persiapan penerapan IFRS S1 dan S2 terkait pengungkapan keberlanjutan.