Formappi: Citra Novanto Masih Sulit Diterima Publik

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua DPR akan memicu kegaduhan politik yang baru ditengah kritik masyarakat yang saat ini terus mengarah ke lembaga parlemen tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Peneliti Formappi Lucius Karus yang menilai ingatan publik terkait sosok Setya Novanto masih tidak bisa dilepaskan sebagai sosok yang kontroversial. Dia pun mengkritik keputusan DPP Partai Golkar yang mendesak agar Novanto kembali menjadi Ketua DPR terlalu mengada-ada.

"Dengan tanpa alasan yang spesifik, lalu muncul figur Setnov yang akan menggantikannya, polemik kembali akan terjadi dan memicu kegaduhan. Masalahnya publik masih merekam, proses pengunduran diri Setnov dari jabatan Ketua DPR. Dan setelahnya Setnov kembali mau kembali ke posisi yang dengan kerelaan telah diserahkannya kepada Ade Komaruddin," kata Lucius di Jakarta, Selasa (22/11/2016).?

Dia menambahkan sejauh ini kinerja Ade Komarudin (Akom) sebagai Ketua DPR masih dianggap wajar dan normal. Artinya, jajaran elit DPP Partai Golkar tidak mempunyai alasan yang rasional untuk mengembalikan posisi orang yang sudah akrab dengan berbagai macam kasus dugaan suap tersebut. Dia menilai antara Novanto dan Akom, dalam penilain publik, citra Novanto cenderung sulit diterima publik ketimbang Akom.?

"Kalau melihat penerimaan publik, figur Setnov masih sulit untuk diterima begitu saja untuk kembali mendudukki jabatan ketua DPR, sebaliknya Ade yang diakui sendiri oleh Golkar tak punya masalah mungkin sedikit lebih baik dalam hal penerimaan publik," tambah Lucius.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan dikembalikannya posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto. Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin, saat dihubungi, Senin (21/11/2016).

Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, selanjutnya DPP juga akan berkomunikasi dengan internal partai seperti Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan. Ia menegaskan, wacana pengembalian kursi Ketua DPR bukan karena performa Ade, melainkan untuk mengembalikan wibawa partai.

"Enggak ada salah apa-apa. Ini soal etika dan wibawa partai. Tapi yang penting, ada kesepakatan mengembalikan posisi seperti semula," kata Yorrys.