Pemda Harus Intensif Sosialisasikan KUR Bagi Nelayan

Pengamat dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Thamrin Ibrahim menyatakan, pemerintah daerah harus intensif menyosialisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan, meskipun anggarannya kecil.

"Kami berharap adanya perhatian bagi nelayan dalam mengembangkan potensi, sehingga kebijakan KUR bagi nelayan bisa meningkatkan operasional dan peningkatan pendapatan," katanya di Ternate, Selasa (6/12/2016).

Menurut dia, Malut memiliki geografis yang sebagian besar merupakan laut, sehingga sosialisasi pun cukup sulit, namun itu hak nelayan yang tidak boleh diabaikan.

"Pasti ada jalan, jika benar-benar mau," katanya.

Thamrin juga mengapresiasi adanya upaya untuk memberikan asuransi bagi nelayan.

"Dari data yang diterima untuk Malut baru 11 ribu lebih, padahal targetnya lebih dari itu, senergitas itu yang sangat penting, dari Jasindo, instansi yang terkait seperti DKP Malut itu harus mengoptimalkannya," katanya.

"Sebab, ada beberapa DKP Kabupaten/Kota yang sudah kami hubungi namun mereka kurang respon dan mungkin kendalanya adalah terkait dengan anggaran dan juga karena letak geografis daerah-daerah sehingga kurang maksimal," katanya.

Dia menambahkan, apalagi ini merupakan program pemerintah yang 100 persen gratis, jadi diharapkan untuk semua nelayan di Malut ini memiliki asuransi.

"Dengan begitu para nelayan ini ketika mereka melaut lebih nyaman dan lebih kegiatan melaut lagi, sehingga jika mereka sering melaut, otomatis hasil tangkapanpun akan lebih banyak dan itu berpengaruh terhadap pendapatannya,"katanya.

Nelayan yang telah terdaftar dan memiliki kartu asuransi di Kota Ternate sekitar 2.554 orang, Halsel 2.088, Tidore Kepulauan 1.98, Morotai 1.798, Halteng 990, Halbar 842, Kepulauan Sula 683, Taliabu 380 dan Haltim 344, dengan jumlah keseluruhan 11.773.

"Ada beberapa kabupaten yang agak sulit karena terkendala oleh geografis, seperti Kepulauan Sula, Taliabu dan Haltim," katanya. (Ant)