KLHK: Perlu Revolusi Mental Atasi Masalah Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan perlu revolusi mental untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan.

"Diperlukan revolusi mental, karena persoalan lingkungan berhulu pada perilaku," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Dia menjelaskan dengan ancaman global perubahan iklim, kini semua pihak diajak mengambil peran untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan, karena ancaman terhadap lingkungan, sudah dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.?

Jika sebelumnya isu lingkungan hanya pada lingkup teknis seperti pencemaran dan laboratorium, maka kini persoalan lingkungan hidup dan kehutanan sudah lebih luas.

Menurut dia, ada tiga tipe perilaku terhadap subyek lingkungan. Pertama, tidak mau memperhatikan. Kedua, hanya ikut-ikutan. Ketiga, keikhlasan atau menjadi pelaku yang paling baik.

Oleh karena itu, KLHK kini melakukan revolusi mental secara menyeluruh. Kinerja utamanya harus bisa terlihat pada 551 kawasan konservasi, 60 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan 120 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

"Untuk itu diperlukan kepastian dan penegakan hukum. Kegiatan prioritasnya bertujuan menghasilkan penegakan hukum yang berkualitas. Sementara di bidang kesehatan, berbagai kawasan di atas harus bisa dilindungi dari ancaman kebakaran, yang bisa berpengaruh pada kesehatan masyarakat."

Sementara pada program nasional bidang perumahan dan permukiman, relevansi KLHK akan dilihat dari pembangunan enam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan enam IPAL USK di enam sungai.

Selain itu 2.000 hektare areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air, sempadan danau di 15 danau prioritas. Serta sempadan sungai di 15 DAS prioritas.

KLHK juga melakukan revolusi mental menata perkotaan. Ukuran kinerjanya adalah penanganan sekitar 14,9 juta ton sampah yang ditangani di 360 kota melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh, dan berkelanjutan (Adipura).

Untuk program nasional kedaulatan pangan, kinerja KLHK pemanfaatan di bawah tegakan hutan seluas 10.000 ha atau setara 30 ribu ton padi dan pangan lainnya. Juga 25 dam pengendali, 4.000 dam penahan, dan 8.000 "gullyplug".

Relevansi program kedaulatan energi, kinerja KLHK akan dilihat dari pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan pembangkit listrik tenaga hidro skala kecil bertambah sebanyak minimal 50 unit setara 1.500 kwatt.

Untuk reforma agraria, kinerja KLHK dilihat dari 4,1 jt ha kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA).

Sementara itu, untuk bidang maritim dan kelautan, KLHK akan meningkatkan populasi penyu, dan keanekaragaman jenis ikan di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut.

KLHK juga akan meningkatkan produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman sebesar 38,8 juta m3, 252.000 ton produksi komoditas HHBK dan Produksi hasil pemanfaatan TSL dari alam dan penangkaran. Ini untuk mendukung program nasional percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi.

Sedangkan untuk program nasional desa dan perdesaan, akan ada 120 KPHP dan 80 KPHL melakukan kerjasama pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa setempat, serta 77 desa di daerah penyangga untuk usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi.

Untuk mewujudkan semua target kinerja tersebut, lanjut dia, KLHK memerlukan dukungan dan kerja sama semua pihak, termasuk dari masyarakat.

"Revolusi mental lingkungan hidup dan kehutanan, harus dimulai dari diri sendiri. Prinsip memelihara dan menjaga dalam spektrum yang lebih luas. Contoh kecil, jika tidak bisa membersihkan, maka jangan menambah kotor. Jika tidak bisa merawat, maka jangan merusak," tukas Menteri Siti. (Ant)