Maret 2017, Pemprov Jabar Serahkan Laporan PON ke BPKP

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawam mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah menyelesaikan laporan penyelenggaraan PON XIX 2016. Laporan tersebut akan diserahkan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditargetkan penyelesaiannya pada Maret 2017.

"Laporan keuangan termasuk penyelenggaraa PON akan kami serahkan ke BPKP. Insya Allah disampaikan pada 31 Maret 2017. Jadi masih ada waktu untuk menyelesaikannya,"katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (20/1/2017)

Pria yang akrab disapa Aher ini mengaku proses penyelasaian laporan sudah memasuki tahap input data. BPKP pun ikut mengawal proses penyelesaian laporan, agar berjalan dengan baik. "Dalam proses penyelesaiannya akan diawasi oleh BPK,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jabar Deni Suardini mengatakan secara umum hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemprov Jabar mendapat peniaian yang tinggi. "Dari segi laporan keuangan, Pemprov Jabar sudah lima kali berturut-turut mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),"ungkapnya.

Selain akuntabilitas keuangan, lanjutnya, dinilai juga kinerja. Hasilnya Pemprov Jabar untuk penyelenggaraan pemerintahan, pebangunan dan pelayanan publikbya sudah bersih dan tansparan. "Dengan penilaian itu, Pemprov Jabar merupakan daerah yang layak,"katanya.

Deni menambahkan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap kinerja Penprov Jabar dilakukan sepanjang tahun 2016. Pengawasan ditujukan terkait bagaimana kinerja Pemprov mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

"Indikator penilaiannya, bagaimana Pemprov Jabar mengawal pembangun asional dan daerah, memberikan kontribusi pada peningkatan kemandirian daerah sehingga bisa mengamankan aset negara,"pungkasnya.