JICA Ditawari Menteri Susi Bangun Industri Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menawarkan Lembaga Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) agar membantu pembangunan industri perikanan di berbagai daerah.

"Kami menawarkan kepada JICA agar bisa masuk membangun industri perikanan Indonesia. Kita tahu Jepang selama ini merupakan pasar sea food terbesar Indonesia. Jepang butuh pasokan untuk makanan laut di negaranya. Nah, kita akan coba untuk suplai itu," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Menteri Susi melaksanakan hal tersebut pada hari pertama kunjungan kerjanya ke Jepang pada Senin (10/4), di mana dia melakukan pertemuan tertutup sekitar 40 menit dengan Presiden JICA Sinichi Kitaoka dalam rangka membahas persoalan kelautan dan perikanan Indonesia-Jepang yang dinilai memiliki persamaan.

Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 15 Januari 2017 lalu, yang menyepakati peningkatan kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam beberapa sektor termasuk kelautan dan perikanan.

"Kami datang ke sini untuk tagih janji PM Abe untuk kerja sama di bidang perikanan. Kita juga datang dengan menawarkan beberapa bidang kerja sama yang akan saling menguntungkan," ungkap Menteri Susi di kantor JICA, Tokyo, Senin (10/4).

Menteri Susi beranggapan modernisasi industri perikanan Indonesia telah membuka peluang peningkatan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan JICA.

Dia meminta dukungan JICA pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, antara lain Sabang (Aceh), Natuna dan Morotai (Maluku Utara).

Menteri Susi mengungkapkan investasi Jepang di Indonesia sudah ada di beberapa wilayah, seperti di Sabang. Namun, saat ini, perusahaan Jepang rencananya akan membangun budidaya di Aceh.

Menurut Susi, investasi di sektor perikanan tidak memerlukan biaya yang besar sehingga bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat.

"Investasi perikanan itu kecil, tidak perlu besar. Bikin pabrik kapasitas 30 ton per hari itu paling Rp10-30 miliar saja," katanya Menteri Susi.

Selain itu, Susi juga menawarkan kerja sama dalam peningkatan kapasitas pengujian mutu dan keamanan produk perikanan untuk mewujudkan laboratorium uji standar BKIPM (BUSKI) menjadi laboratorium referensi internasional.

Untuk peningkatan tata kelola kelautan dan perikanan juga dibicarakan kerja sama antara lain di bidang perbenihan, pakan ikan, pembesaran ikan, pengolahan, manajemen pelabuhan perikanan, pasar ikan, logistik, statistik, dan peran koperasi.

Kunjungan kerja Menteri Susi di Jepang rencananya akan berlangsung selama lima hari, yakni tanggal 10-15 April 2017. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Susi rencananya juga akan bertemu sejumlah pejabat Negeri Matahari Terbit itu seperti Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, serta Menteri Pertahanan Jepang. (Ant)