Kalbar Maksimalkan Ekspor Hasil Pertanian ke Malaysia

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan pemerintah Kalbar berkomitmen untuk memaksimalkan potensi pertanian yang ada di wilayah itu, sebagai salah satu komoditas ekspor andalan ke Malaysia.

"Dengan diresmikannya tiga Pos Lintas Batas Negara RI di Kalimantan Barat, yakni di Badau, Entikong dan Aruk, membuat daerah kita ini harus terus berbenah. Kita akan terus memaksimalkan potensi pertanian yang ada agar bisa diekspor ke Malaysia, melalui tiga PLBN yang ada di Kalba," kata Cornelis dalam rapat pembahasan isu perdagangan Lintas Batas Sarawak-Indonesia di Konsulat Jenderal RI Kuching, Sarawak, Malaysia, Selasa (11/4/2017).

Dalam pertemuan yang dihadiri Konsul Jenderal RI Kuching Jahar Gultom, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak, Kodam XII Tanjungpura, dan instansi terkait lainnya itu, Cornelis berharap Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya jangan sampai hanya menjadi daerah impor, atau hanya tempat lalu lintas barang.

Namun lanjutnya, juga harus bisa berperan sebagai eksportir dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada baik pertanian perkebunan dan perikanan, karena jalur perbatasan yang strategis menjadikan daerah perbatasan sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.

"Yang jelas ketika kami rapat tanggal 14 (April) lalu, tegas-tegas Presiden minta kepada kementerian terkait agar segera melakukan regulasi supaya border ini bisa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru. Mudah-mudahan cepatlah, dan para investor bisa membangun kawasan ekonomi khusus di Aruk dan di Badau," tuturnya.

Dijelaskan Cornelis pula, dengan diresmikannya tiga PLBN di Kalbar, harus sudah dipersiapkan bagaimana hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia khususnya di Kalbar bisa ekspor ke Malaysia atau melalui jalur Perbatasan RI-Malaysia, termasuk Cabe dan Beras.

"Ini sudah diperintah oleh Presiden, kita akan ketinggalan jaman kalau tidak segera berbuat, percuma border kita bangun bagus-bagus tapi secara ekonomi tidak menguntungkan kita," katanya.

Dirinya menyatakan, seMua pihak harus memanfaatkan hal itu, khususnya masyarakat agar memikirkan bagaimana kita bisa untung dengan keberadaan PLBN tersebut sehingga biaya pembangunan dalam jangka waktu tertentu bisa mudah didapat melalui pajak yang bisa diambil dari aktivitas ekspor-impor melalui PLBN tersebut.

"Ekspor kita kalau memang bisa lebih banyak, jangan kita lalu tergantung pada mereka (Malaysia) paling tidak ada perimbangan, kalau Sahang, Karet dan Beras, kita bisa memproduksinya, demikian juga Sawit dan CPO," tuturnya. (Ant)