Apple Tahan Pembayaran Royalti ke Qualcomm

Produsen chip terbesar di dunia, Qualcomm, memangkas proyeksi labanya dan mengeluarkan peringatan bahwa Apple telah menahan pembayaran royalti hingga perselisihan hukum yang terjadi di beberapa negara selesai.

Awal tahun ini Apple mengajukan tuntutan hukum terhadap Qualcomm yang mengklaim perusahaan pembuat iPhone tersebut telah membayar lisensi paten terlalu mahal selama bertahun-tahun untuk teknologi yang tidak terkait dengan mereka. Apple bahkan menuduh Qualcomm telah menahan pembayaran kepada Apple sebagai bentuk hukuman karena bekerja sama dengan Korea Fair Trade Commission.

Qualcomm mengatakan pada Jumat (28/4/2017) bahwa pihaknya akan mempertahankan haknya untuk menerima "nilai yang wajar" atas "kontribusi teknologi"-nya. Menurut perusahaan asal Amerika Serikat tersebut, perjanjian lisensi telah dilakukan selama satu dekade.

"Perjanjian lisensi ini tetap berlaku dan dapat dilaksanakan," kata Don Rosenberg, wakil presiden eksekutif dan penasihat umum Qualcomm, seperti dikutip BBC di Jakarta, Minggu (30/4/2017).

Qualcomm mengatakan prediksinya saat itu melibatkan skenario dengan pembayaran berkurang, bukan ketidakhadiran mereka sepenuhnya. Qualcomm memperoleh 40% pendapatannya dari Apple dan Samsung Electronics di tahun keuangan terbarunya.

"Tanpa harga yang disetujui untuk menentukan berapa banyak yang harus kami bayar, kami telah menangguhkan pembayaran sampai jumlah yang sesuai ditentukan oleh pengadilan," kata juru bicara Apple dalam sebuah pernyataan.

Qualcomm tentu saja tidak senang dengan keputusan Apple ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, Don Rosenberg berkata perjanjian lisensi Apple tetap valid dan perusahaan itu dianggap melakukan intervensi dengan perjanjian lisensi.

Pertarungan legal ini dimulai pada bulan Januari, Komisi Dagang Federal (FTC) menuntut Qualcomm karena melakukan praktik lisensi yang antikompetitif. Beberapa hari kemudian Apple balik menuntut Qualcomm di California. Selain itu, perusahaan pembuat iPhone itu juga menuntut Qualcomm di Inggris dan Tiongkok.