DPR Setujui Penambahan Anggota Komisioner KPU dan Bawaslu

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu bersama pemerintah menyepakati penambahan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dengan pertimbangan Pemilu 2019 lebih sulit dalam pelaksanaannya.

"Tadi juga disepakati juga di Pansus ada penambahan komisioner KPU dari tujuh menjadi 11 dan Komisioner Bawaslu dari lima menjadi sembilan," kata Wakil Ketua Pansus Pemilu Ahmad Riza Patria di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Ahmad Riza Patria menjelaskan penambahan itu dengan pertimbangan karena Pemilu 2019 lebih sulit pelaksanaannya karena pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilakukan secara serentak. Riza juga menjelaskan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya banyak ditemukan praktek dan kasus kecurangan di Pemilu sehingga perlu penanganan yang lebih baik dan serius.

"Perlu adanya kehadiran daripada dan perhatian dari KPU dan Bawaslu khususnya komisioner," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan rapat Pansus RUU Pemilu Senin (5/6) sore juga menyepakati penambahan jumlah pejabat eselon 1 di KPU dan Bawaslu sebanyak empat orang. Menurut dia, keputusan itu diambil dengan alasan agar tugas dan fungsi di Sekretariat Jenderal (Sekjen) menjadi lebih kuat.

"Memang tadi ada yang mengusulkan penambahannya dua tidak perlu empat tapi Pansus menyepakati semua fraksi sebagian besar menyetujui penambahan empat. Semua ini semata-mata supaya KPU lebih kuat ke depan," katanya.

Riza mengatakan penambahan jumlah komisioner dan pejabat eselon satu itu selambatnya dilaksanakan setelah RUU Pemilu disahkan menjadi UU. Sementara itu terkait proses seleksi pemilihannya, menurut Riza akan dibentuk panitia seleksi (pansel) yang baru sesuai dengan ketentuan UU Pemilu yang nantinya disahkan.

"Kalau berdasarkan UU yang baru tentu menggunakan pansel yang baru sebagaimana diatur UU. Syarat pansel ada yang berubah. Ada unsur dari pemerintah, akademisi dan masyarakat," ujarnya. (ant)