Bantah Pakai Duit Negara, Mensesneg: Presiden Orangnya Efesien

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo selalu mempertimbangkan efisiensi dalam setiap kunjungan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Komitmen Pak Presiden luar biasa mengenai hal-hal seperti ini. Kontrol serius, efisien agar tujuan tetap tercapai, target tetap tercapai, efektivitas tetap tinggi, tetapi dengan cara yang efisien," kata Pratikno ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Minggu (9/7/2017).

Mensesneg mengatakan sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi selalu menekankan efisiensi dan efektivitas dapat diterapkan tidak hanya kepada para pegawai negeri, namun juga dalam kegiatan kepresidenan. Jokowi juga memilih untuk menumpangi pesawat kepresidenan "Indonesia Satu" dalam melakukan kunjungan kerja dengan perjalanan jauh seperti ke Amerika Serikat, daripada menyewa pesawat berbadan lebar dari maskapai Garuda Indonesia.

Mensesneg menjelaskan selisih biaya jika menggunakan pesawat sewaan maskapai Garuda dapat sebesar lima kali lipat dibanding menumpang pesawat Indonesia Satu. Kendati memerlukan transit untuk mengisi bahan bakar di suatu tempat, Jokowi memilih untuk menggunakan pesawat kepresidenan.

"Kelemahannya, satu, seatnya tidak nyaman, kurang nyaman untuk perjalanan jauh dan yang kedua juga bahan bakarnya tidak mencukupi, sehingga harus lebih banyak transit dan akhirnya pak Presiden memutuskan demi efisiensi memakai pesawat sendiri," jelas Pratikno.

Sementara itu, terkait sejumlah anggota keluarga Jokowi seperti Kaesang Putra Pangarep yang turut serta dalam perjalanan Presiden Joko Widodo ke Turki dan Jerman pada pekan lalu, kata Pratikno hal itu dibiayai oleh anggaran pribadi Presiden. Menurutnya, Presiden telah memberi arahan kepada Plt Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriatna pada Senin (3/7) di Istana Merdeka, Jakarta sebelum melawat ke luar negeri bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5 sampai 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden. (ant)