Susi Klaim Komoditas Perikanan Indonesia Ungguli Thailand

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya berbagai pihak menegakkan "ocean rights" atau hak samudera sehingga setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga sumber daya di perairan nasional.

"Kita selalu berpikir bahwa laut dan isinya merupakan objek. Ini justru menimbulkan kecenderungan tindakan eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan jangka pendek manusia," kata Menteri Susi di Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Susi memaparkan, dengan adanya pengakuan hak samudera maka mengandung konsekuensi terkait diberlakukannya hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.?Ia berpendapat bahwa memberlakukan laut setara dengan manusia sebagai subjek hukum melahirkan pemikiran untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap manusia atau korporasi yang melanggar hak laut.?Ia mengatakan berbagai upaya yang telah dilakukan KKP sudah membuahkan hasil, seperti nilai tukar nelayan (NTN) yang secara stabil meningkat sejak tahun 2014 (104,63) sampai tahun 2016 (108,24).

Selain itu, mulai 2014, neraca perdagangan komoditas ikan Indonesia untuk pertama kalinya sejak tahun 2009 berada di atas Thailand.?"Pada 2014 nilai komoditas ikan Indonesia kurang lebih 4 miliar dolar AS, sedangkan Thailand tercatat kurang dari 4 miliar dolar AS," ucapnya. (ant)