BIN Temukan Adanya Kartel di Sektor Bisnis Perikanan

Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan tengah melakukan upaya deteksi dini terkait adanya dugaan kartel yang terjadi di dalam sektor bisnis perikanan yang sudah lalma menyebabkan terganggunya keamanan.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/7/2017), menyatakan pernyataan dari Kepala BIN Budi Gunawan (BG) merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel di sektor perikanan.

"Statement beliau (Kepala BIN), merupakan hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Kita harus jadi satu menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan (BG) menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri. Bahkan, BG menyebut salah satu serangan balik terhadap Susi adalah dengan demo-demo nelayan beberapa waktu lalu.

Namun, Sundawan menjelaskan bahwa kartel yang disebut bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan.

Dirinya menilai Menteri KKP Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga dirinya menilai wajar pernyataan BG. Sundawan menyatakan, BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan menjadi tidak kondusif.

Pada Jumat (14/7/2017) sore puluhan nelayan melakukan pertemuan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta. Pertemuan tersebut digelar untuk menjelaskan maksud pernyataan dari Kepala BIN.

Pada pertemuan tersebut, Sundawan menegaskan, kewenangan BIN menjaga keamanan. Bukan untuk mendukung siapapun.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, BIN menjelaskan bahwa kartel yang dimaksud BG bukanlah para nelayan yang kemarin melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara.

"Intinya kami lega, karena yang dimaksudkan bukan kami-kami ini dan bukan nelayan dan bukan stakeholder, pengusaha tapi kekuatan-kekuatan lain," katanya.

Ono mengatakan, pernyataan BG tentang kekuatan kartel yang ingin mengganti Susi membuat mereka resah. Karena, mereka merasa bergerak di bidang perikanan.

"Tentunya kita juga ingin mengetahui siapa kartel itu dan perannya. Karena memang isu-su terkait dengan kelautan dan perikanan ini bukan hanya kemarin tapi sudah hampir 3 tahun semenjak Susi menjabat," ujarnya.

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku bersyukur kesalahpahaman sudah diselesaikan. Dirinya menyatakan hanya menjadi perantara soal permasalahan ini.

"Kita sudah menjembatani nelayan-nelayan, seluruh stakeholder yang sempat berpikir apa maksud dari pernyataan Kepala BIN dan sudah saling mengklarifikasi masing-masing," tuturnya.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak ada kesan nelayan dan para stakeholder perikanan justru yang dianggap sebagai mafia. Sebaliknya, kelompok nelayan seharusnya dilayani dan dilindungi oleh pemerintah agar bisa sama-sama membesarkan perikanan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo. (HYS/Ant)