Sumsel Butuh Peremajaan Lahan Sawit Rakyat Seluas 56 Ribu Hektare

Sampai lima tahun ke depan setidaknya dibutuhkan peremajaan perkebunan sawit milik perkebunan rakyat (plasma) di Sumatera Selatan?seluas 56 ribu hektare.

Sekda Provinsi Sumsel Joko Imam Sentosa mengatakan perkebunan sawit di Sumsel merupakan salah satu penghasil pendapatan daerah yang memiliki banyak tantangan dan hambatan.

"Salah satunya mengenai pembiayaan seperti jika perkebunan tersebut sudah masuk usia tua tentu perlu direvitalisasi kembali agar menghasilkan tandan buah segar (TBS) yang berkualitas," katanya dalam acara yang diselenggarai oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk penguatan diplomasi sawit indonesia dalam forum multilateral di Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang, Selasa (18/7/2017).

Dalam acara yang dihadiri juga Duta Besar RI untuk Republik Kenya dan United Nations Environment Programme (UNEP) Sunu Sumarno serta para SKPD Sumsel, Joko menjelaskan bahwa saat ini industri sawit masih lesu. Imbasnya, program revitalisasi perkebunan sawit mengalami hambatan terutama pada perkebunan plasma.

Meskipun masih terkendala, ia meyakini?akan ada dana bantuan peramajaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) yang bersumber dari pungutan ekspor CPO.

"Komitmen kita tetap membantu plasma guna peningkatan produksi, produktivtas dan mutu," tambahnya.

Selain sumber pendanaan, paparnya, diperlukan peningkatan SDM petani, intensifikasi kebun petani, dan bantuan infrastruktur jalan produksi kebun petani. Apalagi, tambah dia, di kancah internasional, Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia menghadapi berbagi tuduhan antara lain telah merusak hutan/deforestasi, penyebab kabut asap, dan penghasil emisi gas rumah kaca.

"Kampanye negatif kelapa sawit juga didengungkan oleh NGO/LSM baik dalam maupun luar negeri. Ini juga yang harus menjadi perhatian selain revitalisasi," imbuhnya.