75 Persen Lahan Sawit di Sumsel Dikuasai Warga

Plt Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Selatan Joko Imam Sentosa, mengatakan sebanyak 75 persen lahan perkebunan sawit di Sumatera Selatan dikuasai masyarakat (perkebunan plasma).

Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat membuka diskusi pengembangan sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan jika pelanggaran HAM tentang hilangnya lahan rakyat serta banyaknya lahan yang dikuasai oleh asing adalah isu yang tidak benar.

"Dari 2,8 juta hektare lahan perkebunan yang ada di Sumsel, sekitar 700 ribu hektare dikuasai korporasi atau 25 persen sedangkan masyarakat menguasai 2,1 juta hektar atau 75 persen. Jadi isu tentang pelanggaran HAM, hilangnya lahan milik petani itu tidak benar," tegasnya.

Selanjutnya Joko Imam Sentosa juga menjelaskan tentang kemajuan, permasalahan hingga kondisi yang ada tentang perkebunan di Sumsel, khususnya perkebunan Sawit.

"Berdasarkan perda nomor 11 tahun 2016, kawasan budidaya perkebunan akan dialokasikan 3,8 juta hektare. Lebih luas dari lahan pangan dan holtikultura yang saat ini luasnya 936,074 hektare atau kawasan hutan produksi 2 juta hektare.

Khusus untuk perkebunan karet dan kopi, Sumsel nomor 1 di Indonesia. Tapi kalau karet, kita nomor 4.? Untuk sawit, 58 persen milik perusahaan, 26 persen plasma dan 16 persen milik petani swadaya.

Dubes RI untuk Kenya, Sunu Soemarno, saat diwawancarai menjelaskan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup bagus. Dengan meningkatnya kebutuhan dunia akan olahan kelapa sawit, semakin membuka peluang berkembangnya perkebunan itu sendiri.

"Proyemsinya bagus sekali ya, kita sama Malaysia yang terbesar kalau yang lainnya ada tapi kecil-kecil. Kami bertekad untuk melawan kampanye buruk tentang perkebunan kelapa sawit, katanya perkebunan sawit merusak hutan, merusak habitat, banyak sekali tuduhan," jelasnya.

Sunu Soemarno juga menegaskan jika perkebunan yang ada di Indonesia adalah perkebunan milik Indonesia, tidak ada lahan yang dikuasai asing dan hal itu telah ditinjau langsung ke tiap daerah.

"Kami langsung ke daerah, kemarin kami ke Riau. Perkebunan sawit punya kita sendiri, perusahaannya juga perusahaan kita sendiri. Kalau punya Malaysia, ya ounya Malaysia sendiri. Milik rakyat itu benar ada, bisa milik swadaya atau plasma," ujarnya.