70 Ribu Hektar Lahan Sawit di Sumut Tidak Produktif 

Sebanyak 70 ribu hektar areal lahan perkebunan sawit rakyat di Sumut sudah tidak produktif dan perlu diremajakan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong Kabupaten/kota se-Sumut memanfaatkan fasilitas bantuan Rp25 juta per ha dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal?itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati di Medan, Rabu (26/7/2017).

Pemprov Sumut melalui Dinas Perkebunan meminta pemerintah kabupaten/kota agar meraih peluang yang ada sehingga tujuan peremajaan perkebunan sawit rakyat di Sumut dapat diwujudkan. "Dari 1,2 juta ha areal perkebunan sawit di Sumut, sebanyak 418 ribu ha adalah kebun sawit rakyat atau 43 persen," katanya.

Dijelaskannya, untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit di Sumut, maka perkebunan sawit rakyat juga perlu dikembangkan. Menurutntya Pemkab harus membina dan membangun kebun sawit rakyat, dan tidak hanya fokus pada kebun sawit korporat.

?Kami sangat mengharapkan peran aktif Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten beserta asosiasi petani kelapa sawit masing-masing untuk dapat meraih peluang yang sudah ditawarkan oleh Kementerian Pertanian,? katanya.?

Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi sifatnya hanya melakukan verifikasi dan meneruskan ke Dirjen Perkebunan. Yang berhubungan langsung dengan petani dan kelompok tani maupun koperasi adalah Dinas Pertanian di kabupaten.

Herawati meminta Pemkab untuk melakukan persiapan peremajaan dengan melakukan penguatan kelembagaan petani dalam bentuk koperasi, melakukan pendataan pekebun kelapa sawit yang akan diremajakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta mempersiapkan peta lokasi kebun yang berkoordinat hasil Global Positioning System.?

?Kami minta daerah aktif melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan tim khusus fasilitasi peremajaan kelapa sawit Ditjen Perkebunan,? pungkasnya.