Industri Sawit Butuh Kepastian, Bukan Kejutan Kebijakan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dalam mendukung industri kelapa sawit nasional, khususnya terkait implementasi mandatori biodiesel B50.

Dia mengingatkan, perubahan regulasi yang terlalu cepat, kejutan kebijakan, serta ketidakjelasan arah kebijakan dapat mengganggu keberlangsungan industri sawit yang saat ini tengah ditopang oleh peningkatan pemanfaatan biodiesel di dalam negeri.

Menurut Eddy, kebijakan B50 telah memberikan kontribusi besar bagi industri kelapa sawit. Selain menjaga permintaan domestik, program tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun sepanjang 2026, menyerap sekitar 14 juta ton CPO, serta mendukung 2,1 juta lapangan kerja.

Namun, manfaat tersebut berisiko tidak berkelanjutan apabila pemerintah tidak mampu menjaga kepastian regulasi dan menciptakan iklim kebijakan yang kondusif bagi pelaku usaha.

"Penopang tersebut dapat kehilangan kekuatannya apabila tidak dijaga dengan baik. Perubahan regulasi yang terlalu cepat, kejutan kebijakan, serta sinyal yang tidak konsisten merupakan hal-hal yang tidak dapat kita biarkan terjadi," ujar Eddy dalam pembukaan Indonesia Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).

Dia menegaskan, keberlanjutan industri sawit membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar berbagai kebijakan yang telah berjalan dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Produksi Sawit Terancam Hilang 3 Juta Ton Gegara El Nino

Baca Juga: Pengamat Ragukan Petani Kecil Tanam Sawit di Lahan Karhutla

Karena itu, Eddy meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian bagi industri. "Berikan kami sinergi, bukan kejutan kebijakan," tegasnya.