Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan impor maupun produksi hasil laut di Indonesia. Pengawasan terhadap produk hasil laut impor dilakukan dengan pengecekan kontainer berisi hasil laut dilakukan oleh petugas karantina ikan. Sementara pengawasan produksi ikan dilakukan di pabrik pengolahan. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga aman dan sehat saat dikonsumsi. | Kredit Foto: Agus Aryanto
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Edi Prabowo mengatakan asuransi nelayan tetap menjadi prioritas dari DPR RI. Untuk itu dia meminta agar pemerintah tak lupa memperhatikan nasib para nelayan. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bersama nelayan Kota Padang di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus Padang, Sumatera Barat dalam rangka kunjungan kerja komisinya ke daerah tersebut.
"Asuransi nelayan akan tetap dilanjutkan, kita di DPR akan terus mengupayakan hal tersebut," katanya di Padang, Minggu (30/7/2017).
Ia menyebutkan pihaknya juga menginginkan agar seluruh nelayan yang ada di Indonesia dapat diasuransikan, karena hal tersebut penting untuk menjamin keselamatan mereka.?Terkait anggaran Politikus Gerindra ini menyebutkan pihaknya juga akan berupaya untuk mengusulkan sumber anggarannya di DPR bersama pemerintah agar?seluruh nelayan dapat mendapatkan asuransi tersebut.
"Kita juga terbentur dengan anggaran, makanya untuk saat ini nelayan yang akan mendapat asuransi dipilih dulu," ujarnya.?Pada kesempatan tersebut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Padang, Herman mengatakan hingga saat ini belum seluruh asuransi diterima oleh nelayan. (ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement
