Komisi XI Yakin Subsidi Energi Kurangi Ketimpangan

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng, meyakini subsidi nonenergi Rp69 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 mampu menurunkan angka ketimpangan selama penyalurannya dapat merata.

"Kalau program pemerintah pemerataan yang Indonesia-sentris terjadi, dan bukan Jawa-sentris, maka itu bisa (mengurangi ketimpangan)," kata Mekeng ditemui usai Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2017).

Ia menilai penyaluran subsidi yang masih terpusat di satu wilayah saja justru akan menambah angka rasio gini atau semakin memperlebar tingkat kesenjangan di masyarakat.

"Kalau (penyaluran subsidi) hanya di satu tempat, dan tidak terjadi di tempat lain, maka akan menambah berat sehingga rasio gini bisa ke atas," ucap Mekeng.

Pemerintah dalam RAPBN 2018 menganggarkan subsidi nonenergi sebesar Rp69 triliun atau lebih rendah dibandingkan ramalan atau "outlook" di 2017 sebesar Rp79 triliun.

Belanja subsidi nonenergi terdiri atas alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Sebelumnya,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengharapkan rasio gini untuk mengukur tingkat ketimpangan bisa mencapai 0,37 pada 2019.