Asosiasi Minta Perlu Perhatikan Hak Nelayan

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menyatakan pemerintah perlu memenuhi hak asasi manusia bagi kalangan nelayan tradisional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan mereka, baik nelayan laki-laki maupun perempuan.

"Kesejahteraan mereka tidak banyak diperhatikan oleh negara, padahal UU No. 7 Tahun 2016 dengan tegas memandatkan untuk menyejahterakan serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan dan petambak di nusantara," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Menurut Marthin, UU No. 7 Tahun 2016 merupakan kebijakan bersejarah, yang menjadi satu-satunya kebijakan yang khusus dibuat untuk dapat menggapai kesejahteraan dan keadilan bagi nelayan dan petambak.?Untuk itu, ujar dia, hendaknya penerapan UU tersebut dilakukan dengan panduan dan standar dalam Pedoman Tenurial FAO Tahun 2012 dan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil FAO Tahun 2014.

"Diharapkan implementasi UU No. 7 Tahun 2016 dengan dipandu oleh Pedoman Tenurial dan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil dapat melindungi hak tenurial nelayan dan petambak yang kemudian dapat memenuhi hak asasi nelayan dan menggapai keadilan sosial dan kesejahteraan dari nelayan dan petambak, baik laki-laki maupun perempuan," ucapnya. (ant)