Gatot Dituding Main Politik, Parpol Diminta Batasi Gerak TNI Jadi Politisi

Partai politik seharusnya tidak memberikan ruang untuk para tokoh militer terlibat di wilayah selain tugas pokoknya, kata Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono.

Edy mengatakan di Jakarta, Rabu, terdapat partai politik yang menginginkan tokoh-tokoh dalam TNI untuk turut berlaga dalam kontestasi politik dan hal tersebut tidak etis.

"Mestinya kalau sistem kepartaian benar, jangan memberi ruang ke TNI. Ketum partai mempunyai kewajiban memperkuat kaderisasi di dalam, kenapa tiba-tiba memilih kepala daerah dengan melirik orang lain. Kalau saya, saya tutup," ujar dia.

Sipil dan militer, ucap Edy, perlu bekerja dalam ranah dan kewenangan masing-masing.

Dalam konteks reformasi militer, menghilangkan budaya berpolitik di tubuh TNI menghadapi beberapa kendala karena dipengaruhi beberapa persepsi ancaman dan kepentingan institusional.

Namun, reformasi militer tidak hanya merupakan beban TNI, melainkan juga sipil yang juga harus berbenah menjalankan supremasinya dengan konsekuen dan efektif.

"Sebagian besar kalaupun ada kegagalan dalam reformasi militer, sebagian besar karena ada ketidaksiapan kita (sipil)," tutur dia.

Selain itu, Edy berpendapat diperlukan instrumen yang dibutuhkan oleh kekuatan keamanan agar reformasi militer berjalan.

"Sebetulnya mereka bisa dibuat lebih tenang dengan misalnya kecukupan anggaran, kecukupan alutsista," kata dia.

Sebelumnya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan sebuah pernyataan terdapat instansi di luar TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengimpor 5.000 pucuk senjata. (Ant)