Ketika Anak Politisi Menjadi Korban Perundungan : Di Mana Batas Persaingan Politik?
Oleh: Satrio Arismunandar, Praktisi Media
Kredit Foto: Istimewa
Bayangkan seorang gadis berusia 17 tahun. Pada usia ketika seharusnya ia sibuk mengeksplorasi dunia, mengejar pendidikan, menulis lagu, merekam musik, dan merancang masa depan, ia justru harus berhadapan dengan sisi paling keras dari dunia politik.
Namanya tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan, fotonya beredar di media sosial, dan kata-kata yang merendahkan diarahkan kepadanya. Bukan karena ia melakukan kesalahan, melainkan karena ayahnya seorang tokoh politik.
Itulah pengalaman yang diceritakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenai putrinya, Dinda Ghania Althafunnisa. Dalam peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, 20 November 2026, Dasco mengungkapkan bahwa putrinya memperlihatkan unggahan berisi foto dan kata-kata negatif tentang dirinya.
Sang anak kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat seorang ayah kesulitan menjawab: "Pak, apa salah saya? Kenapa masalah Bapak, saya ikut di-bully?"
Pertanyaan sederhana itu sesungguhnya menyentuh persoalan yang lebih besar: apakah keluarga seorang politisi harus ikut menanggung beban dari pilihan karier politik orang tuanya?
Beda Pengawasan dengan Perundungan
Dalam demokrasi, politisi memang tidak bisa meminta seluruh kehidupannya terbebas dari sorotan. Semakin tinggi jabatan dan semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tuntutan publik untuk mengetahui siapa dirinya, bagaimana ia mengambil keputusan, dan kepentingan apa saja yang berada di sekelilingnya. Keluarga pun kadang menjadi bagian dari perhatian tersebut.
Apalagi ketika seorang politisi berada di posisi strategis dan namanya mulai diperbincangkan dalam kemungkinan menduduki jabatan yang lebih tinggi, termasuk Wakil Presiden RI. Dalam situasi seperti itu, lawan politik, media, dan masyarakat bisa saja semakin ingin mengetahui lingkaran terdekatnya.
Pertanyaan tentang konflik kepentingan, hubungan bisnis keluarga, akses terhadap kekuasaan, atau kemungkinan penyalahgunaan jabatan merupakan bagian sah dari pengawasan publik.
Namun, ada garis batas yang tidak boleh dikaburkan: mengawasi keluarga pejabat berbeda dengan merundung anak pejabat.
Jika seorang anggota keluarga terlibat dalam bisnis yang memperoleh keuntungan dari keputusan pemerintah, menggunakan fasilitas negara, atau memiliki peran dalam aktivitas politik orang tuanya, publik tentu berhak meminta penjelasan. Itu menyangkut kepentingan umum.
Tetapi jika seorang anak tidak terlibat dalam urusan politik, tidak menggunakan jabatan orang tuanya, dan tidak melakukan tindakan yang relevan dengan kepentingan publik, lalu fotonya dijadikan sasaran penghinaan, apa kepentingan demokratis yang sedang diperjuangkan?
Pengalaman Chelsea dan Bill Clinton
Pengalaman negara-negara demokrasi yang lebih mapan memberi pelajaran menarik. Di Amerika Serikat, Chelsea Clinton tumbuh ketika ayahnya, Bill Clinton, menjadi presiden.
Gedung Putih pada 1999 bahkan pernah menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan majalah yang mengangkat kehidupan pribadi Chelsea. Pemerintahan Clinton meminta media menghormati privasi putri presiden karena ia tidak mengambil peran publik dalam pemerintahan.
Di Inggris, Editors' Code of Practice menetapkan bahwa ketenaran atau jabatan orang tua tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk menerbitkan detail kehidupan pribadi anak.
Anak-anak juga harus dilindungi dari gangguan yang tidak perlu, terutama di lingkungan sekolah. Prinsipnya bukan membebaskan keluarga pejabat dari pengawasan, melainkan memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar menjadi alasan pemberitaan.
Tentu, praktik di negara demokrasi mapan tidak selalu sempurna. Anak-anak politisi tetap pernah menjadi sasaran pemberitaan tabloid, kritik, bahkan serangan politik. Perbedaan pendapat mengenai batas privasi keluarga pejabat terus berlangsung.
Namun, terdapat kesadaran penting bahwa anak bukan perpanjangan tangan orang tuanya. Kesalahan, keputusan, dan pertanggungjawaban politik seorang pejabat tidak otomatis diwariskan kepada anak-anaknya.
Di sinilah demokrasi seharusnya menunjukkan kedewasaannya. Kebebasan berpendapat bukan kebebasan untuk menghina siapa saja. Kritik politik tidak harus berubah menjadi serangan personal. Dan persaingan memperebutkan pengaruh tidak semestinya menjadikan keluarga sebagai sasaran untuk melukai lawan.
Dasco tentu harus memahami bahwa semakin besar peran politiknya, semakin besar pula kemungkinan keluarganya menjadi perhatian publik. Menjaga privasi keluarga merupakan hak, tetapi tidak selalu mudah dilakukan ketika seseorang berada di pusat kekuasaan. Meski demikian, kesadaran akan risiko itu tidak boleh dijadikan pembenaran bagi perundungan.
Antara Kehidupan Politik dan Perlindungan Anak
Ada perbedaan besar antara menerima konsekuensi sebagai tokoh publik dan membiarkan anak menjadi korban karena jabatan orang tuanya. Yang pertama merupakan bagian dari kehidupan politik. Yang kedua menyangkut martabat dan perlindungan anak.
Langkah hukum yang sedang dipertimbangkan Dasco perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan tersebut, bukan semata-mata sebagai pertarungan politik baru. Pada saat yang sama, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak ikut menyebarkan unggahan yang merendahkan atau memperpanjang paparan terhadap korban.
Pada akhirnya, pertanyaan Dinda layak direnungkan oleh siapa pun yang aktif di ruang digital: mengapa kesalahan atau perselisihan orang tua harus dibebankan kepada anaknya?
Seorang politisi boleh diperdebatkan, dikritik, bahkan diserang argumentasinya dengan keras. Kekuasaan memang harus diawasi tanpa kompromi. Tetapi anak-anak tetap berhak tumbuh tanpa harus menjadi sasaran kebencian akibat pilihan politik orang tua mereka.
Demokrasi bukan hanya diuji oleh keberanian mengkritik penguasa. Ia juga diuji oleh kemampuan masyarakat menahan diri agar kritik tidak kehilangan kemanusiaannya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Editor: Fajar Sulaiman