Pemerintah Harus 'Genjot' Ekonomi Pulau Terluar

Pemerintah diharapkan mampu menyinergikan kerja sama lintas kementerian serta lembaga dalam rangka meningkatkan program intervensi sektor perekonomian guna memberdayakan potensi dan melesatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar.

"Saat ini, ada sekitar 48 pulau kecil terluar berpenduduk dari 111 pulau kecil terluar yang masih membutuhkan intervensi pembangunan ekonomi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pemimpin dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di pulau kecil terluar itu," tutur Moh Abdi Suhufan selaku Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, di Jakarta, Minggu (15/10/2017).

Menurut Abdi, pada saat ini pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan tanpa koordinasi perencanaan yang baik karena masih ada egosektoral masing-masing kementerian. Dengan kata lain, lanjutnya, masing-masing kementerian dinilai datang ke pulau kecil terluar dengan membawa menu pembangunan masing-masing yang seharusnya bisa disinergikan satu sama lain.

"Kemampuan mengkoordinasikan program pembangunan pulau-pulau kecil terluar oleh KKP menurun, sebab dukungan anggaran yang kurang dari ketiadaan 'grand strategy'," ungkapnya.

Padahal, berdasarkan proyeksi DFW, setiap tahun pembangunan pulau-pulau kecil terluar membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar bagi 31 pulau berpenduduk. Dana tersebut digunakan antara lain agar para warga dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif serta untuk membangun infrastruktur dasar.

Peneliti DFW Subhan Usman mengemukakan, dengan melihat proporsi anggaran dan menu program yang tersedia pada 2018 terbatas, maka diharapkan ada suatu perubahan yang radikal dalam cara pemerintah mengelola sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil.

"KKP perlu melakukan reorientasi perencanaan program dengan memberi penajaman pada program pengelolaan ruang laut dan mengalokasikan anggaran yang cukup," ungkap Subhan.

Hal tersebut, menurut dia, agar tidak terjadi gap alokasi anggaran antara program kelautan dan program perikanan di Tanah Air. Sebelumnya, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengingatkan bahwa pengembangan enam pulau terluar yang sedang digalakkan KKP perlu melihat masing-masing potensi pulau yang ada di wilayah Nusantara.

"Masing-masing pulau memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Di sinilah perlu kajian sebelum kebijakan diambil," ungkap Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities.

Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan telah bertemu dengan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi, di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan pembangunan pulau-pulau terluar dan promosi perikanan di Indonesia, menyambut peringatan 60 tahun kemitraan Indonesia-Jepang yang bakal digelar pada tahun 2018. (HYS/Ant)