Susi: PDB Sektor Perikanan Tertinggi di Asia Tenggara

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan, selama tiga tahun kepemimpinannya neraca perdagangan perikanan Indonesia melonjak dan saat ini tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara.

"Perkembangan sektor perikanan di tanah air semakin baik dan saat ini nomor satu di Asia tenggara. Bahkan saya optimis Product Domestic Bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia bisa mencapai sembulan persen diakhir 2017," kata Menteri Susi, di Banda Naira, Pulau Banda, kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Minggu.

Menteri Susi yang berkunjung ke Pulau Banda dalam rangka kegiatan tutup sasi lobster serta buka sasi sekaligus panen kerang lola, menegaskan, ekspor produk perikanan Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai tujuh persen hingga akhir 2017, sedangkan impor mengalami penurunan hingga 70 persen.

Dia mengatakan, banyak perusahaan perikanan saat ini di sejumlah negara termasuk Thailand ingin relokasi industri pengolahannya ke Indonesia.

Diantaranya perusahaan Aneka Tuna di Thailand yang berkeinginan beroperasi di Indonesia dikarenakan kesulitan bahan baku produksi.

"Jadi mereka tidak perlu menangkap ikan di perairan Indonesia. Tinggal beli saja dari nelayan yang melakukan penangkapan. Kita undang semua perusahaan pengolahan produk perikanan untuk masuk dan berusaha ke Indonesia," katanya.

Kendati demikian, menteri Susi menegaskan bahwa perusahaan asing yang ingin mengalihkan industri pengolahannya di Indonesia, dilarang keras mengoperasikan kapal penangkapannya di perairan dalam negeri.

"Silahkan masuk dan membangun pabrik pengolahan di Indonesia tetapi dilarang keras kapal ikan asing beroperasi melakukan penangkapan di perairan Indonesia," tegasnya.

Pada 2012 PDB perikanan Indonesia adalah Rp184,25 triliun rupiah dan berkontribusi sebesar 2,14 persen terhadap PDB nasional.

Pada 2013 kontribusinya meningkat menjadi 2,21 persen terhadap PDB nasional. Angka ini terus meningkat di 2014 dengan nilai sebesar Rp247,09 triliun atau berkontribusi sebesar 2,34 persen terhadap PDB nasional.

Sedangkan pada 2015, sektor perikanan menyumbang PDB sebesar Rp288,92 triliun dengan kontribusi 2,51 persen dan 2016 sebesar Rp317,09 triliun rupiah dengan kontribusi sebesar 2,56 persen.

Peningkatan produksi perikanan Indonesia, tidak terlepas dari kebijakannya pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal ikan eks asing dan larangan bongkar muat kapal di tengah laut, hingga penegakan hukum melalui penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia.

Stok ikan Indonesia juga naik dari 6,5 juta ton menjadi 12,6 juta ton serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan naik dari 104 menjadi 110.

"Usaha perikanan tangkap juga kian menguntungkan lantaran Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) juga naik dari 102 menjadi 120, " kata menteri Susi.

Kendati telah mengalami berbagai kemajuan, tetapi Menteri Susi tidak menampik jika masih ada petugas dan bawahannya yang bertindak "nakal" di lapangan.

"Masih banyak petugas yang nakal di lapangan contohnya nelayan Filipina bisa masuk dan bekerja di Ambon dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) Bitung. Seperti ini kalau bukan oknum aparat lalu siapa yang main," ujarnya.

Dia menambahkan, ketegasan memberantas ilegal fishing di lapangan, juga terkadang tertumbuk dengan kenyataan bahwa di level bawah masih banyak aparat yang nakal, di samping kebijakan pimpinan daerah yang bertolak belakang dengan berbagai upaya pemberantasan yang dilakukan.

"Saya bahkan harus berantem (beradu argumen) dengan pejabat di negara karena kebijakan mereka bertolak belakang dengan pemberantasan ilegal fishing," tandasnya. (ANT)