DPR: LRT Harus Dituntaskan oleh Pemerintah

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusirwan Soedjono menilai, pemerintah harus menuntaskan pembangunan Kereta Ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) karena manfaatnya sangat strategis, antara lain mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta.

"LRT ini harus dituntaskan oleh pemerintah," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/12/2017) terkait kerap berubahnya nilai investasi proyek tersebut.

Proyek ini awalnya diperkirakan menelan investasi sebesar Rp26,7 trilun, kemudian sempat meningkat menjadi Rp31 triliun dan saat ini pemerintah telah menghitung kembali bahwa nilai investasinya turun menjadi Rp29,9 triliun.

Menurut Nusirwan, LRT merupakan prasarana massal yang memerlukan dana yang sangat besar dan mahal. Karenanya, pembangunan LRT tidak bisa hanya ditanggung oleh pemerintah semata. Selain BUMN, pendanaan perlu juga didukung oleh kawasan atau pengembang perumahan yang merasa diuntungkan dengan adanya LRT itu.

Bahkan, kata Nusirwan, ketika menghadiri dialog "Mega Proyek Terbatas Dana" pada stasiun TV swasta dan juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, Selasa malam (12/12), selama tiang-tiang beton terus dibangun, maka pihaknya yakin bahwa proyek LRT tidak akan berhenti.

Hal itu, kata dia, karena pemerintah sangat serius membangun LRT, walau pembangunan transportasi massal ini memerlukan dana yang sangat mahal. Namun, sumber pembiayaan dari pemerintah yang bersumber dari APBN harus tetap dilakukan, meski tidak seluruhnya.

"Itu untuk menjaga aspek keekonomian agar tarif LRT dapat terjangkau oleh masyarakat," katanya.

Selain itu, tegasnya, perlu adanya dukungan dari BUMN dan dari para pengembang perumahan yang merasa diuntungkan dengan adanya LRT.

Massal bertahap Senada dengan Nusirwan, Menteri Perhubungan Budi Karya pada kesempatan itu menegaskan bahwa LRT adalah salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan di Jakarta karena bisa mengangkut sebanyak 430 juta penumpang/tahun.

"Ke depan pilihan Jakarta untuk mengatasi kemacetan adalah dengan menggunakan transportasi massal. Dan pemerintah harus konsisten dalam melakukan pembangunan angkutan massal secara bertahap. Sehingga pada tahun 2025 diharapkan sudah bisa tercapai prasarana massal yang lengkap," kata Budi Karya.

Sedangkan Danang mengatakan, pemerintah juga harus memikirkan konektivitas LRT dengan moda transportasi lainnya agar bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menurut Danang, para pengguna yang bekerja di gedung-gedung bisa dengan mudah menggunakan LRT, misalnya dengan tersedianya lift atau moda transportasi menuju LRT.

"Jadi, ini juga merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bisa terkoneksi dengan gedung-gedung bertingkat dan angkutan umum lainnya," katanya.

Nusirwan juga menambahkan, saat ini, bukan lagi waktunya untuk bereksperimen dengan sisa pembiayaan. Akan tetapi, harus konsentrasi pada persiapan operasi LRT.

"Kemudahan-kemudahan masyarakat untuk mencapai LRT harus diperhatikan agar bisa memberikan kemudahan masyarakat," demikian Nusirwan.