Mengupayakan Kemandirian Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Pemenuhan kebutuhan pokok untuk satu juta lebih masyarakat di Provinsi Maluku Utara hingga saat ini sebagian besar masih harus didatangkan dari provinsi lain, seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Dari 13 jenis kebutuhan pokok utama masyarakat, hanya ikan dan daging sapi yang semuanya bisa dipenuhi dari produksi lokal, sedangkan selebihnya harus didatangkan dari ketiga provinsi tersebut. Hal itu, karena produksi di daerah ini sangat terbatas.

Beras misalnya, kebutuhan konsumsi masyarakat di 10 kabupaten/kota di Malut mencapai sedikitnya 100 ribu ton per tahun, sementara yang bisa dipenuhi dari produksi beras setempat hanya sekitar 40 ribu ton per tahun. Angka kekurangannya harus didatangkan dari luar Malut. Kondisi tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok di provinsi yang terkenal dengan hasil rempahnya ini sangat mahal, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Bahkan, sering melonjak sampai beberapa kali lipat kalau stoknya langka akibat pasokannya dari luar daerah tersebut terlambat masuk.

Seperti telur ayam ras yang dua hari setelah perayaan Natal 2017, harganya melonjak dari angka normal Rp1.600 per butir menjadi Rp4.000 per butir, karena stoknya di pasaran setempat langka menyusul terlambatnya pasokan telur ayam ras dari Jawa Timur, yang selama ini menjadi sumber utama bagi pemenuhan kebutuhan telur ayam ras di Malut.

Pertanyaannya bisakah Malut mampu memenuhi sendiri kebutuhan pokok tersebut? Jawabannya untuk kebutuhan pokok tertentu pasti bisa, karena provinsi memiliki potensi lahan yang sangat luas, terutama di wilayah Pulau Halmahera, Pulau Morotai, Pulau Bacan, Pulau Taliabu, dan Kepulauan Sula.

Kondisi lahan di Malut juga sangat subur karena di daerah ini banyak terdapat gunung api yang sering menyemburkan abu vulkanik, begitu pula tingkat curah hujannya yang merata sepanjang tahun, sehingga sangat cocok untuk pengembangan berbagai jenis tanaman.

Salah satu kebutuhan pokok yang dapat dipenuhi sendiri di Malut adalah beras, karena di daerah ini tersedia potensi lahan pengembangan sawah irigasi sedikitnya 15 hektare serta ratusan ribu hektare untuk pengembangan padi gogo.

Kalau potensi pengembangan lahan sawah irigasi tersebut dimanfaatkan seluruhnya maka Malut bisa menghasilkan beras sedikitnya 120 ribu ton per tahun dengan asumsi setiap hektare menghasilkan empat ton beras dan dalam setahun dua kali tanam.

Khusus untuk kebutuhan pokok tertentu seperti gula pasir Malut agak sulit untuk memenuhinya sendiri, karena di daerah ini belum ada pengembangan perkebunan tebu dan pabrik gula pasir. Hal itu pun bukan berarti bahwa Malut tidak dapat memproduksi sendiri gula pasir, karena di daerah ini tersedia potensi lahan untuk pengembangan tebu yang sangat luas, sehingga tinggal menunggu adanya investor yang berminat memanfaatkan potensi itu sekaligus membangun pabrik gula.

Terus Diupayakan

Pemerintah daerah di Malut sejak beberapa tahun terakhir terus mengupayakan untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok dari provinsi lain, di antaranya dengan cara meningkatkan produksi lokal melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lahan yang ada.

Untuk meningkatkan produksi beras misalnya, terus mengupayakan perluasan areal tanam, baik melalui pencetakan sawah baru maupun peningkatan frekuensi penanaman padi dari dua kali menjadi tiga kali setahun, seperti yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan.

Selain itu, membangun infrastruktur pertanian, seperti irigasi, waduk dan jalan usaha tani, serta membagikan bantuan sarana pertanian kepada para petani, seperti benih unggul, pupuk bersubsidi dan traktor, serta mesin tanam dan mesin panen.

Pemerintah daerah di Malut juga terus mendorong pengembangan tanaman bawang, cabai, tomat, dan berbagai jenis tanaman sayuran lainnya, yang selama ini sebagian besar didatangkan dari provinsi lain dengan cara memberikan berbagai stimulan kepada petani.

Upaya tersebut secara perlahan mulai menunjukan hasil. Tomat dan cabai misalnya, di sejumlah kabupaten/kota di Malut, di antaranya Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Tidore Kepulauan kini mulai memberi kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan kedua jenis komoditas itu di Malut.

Produksi bawang merah dan bawang putih dari petani di Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai juga sudah mulai memasuki pasaran Malut. Bahkan, khusus dari Tidore Kepulauan diproduksi bawang merah lokal dengan nama bawang topo yang kualitas rasanya jauh lebih gurih jika dibandingkan dengan bawang merah dari provinsi lain.

Untuk mewujudkan kemandirian Malut dalam pemenuhan pokok, pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur pertanian dan memberikan berbagai bantuan kepada petani.

Hal lain yang harus diupayakan adalah perlindungan kepada petani khususnya dari permainan harga yang sering dilakukan para pedagang pengumpul, terutama saat musim panen raya dan melimpahnya stok di pasaran setempat.

Para pedagang pengumpul biasanya membeli komoditas petani dengan harga yang sangat murah pada saat musim panen raya, sehingga petani sangat dirugikan dan tidak jarang kemudian petani menjadi malas untuk menanam kembali.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi mengenai patokan harga dasar komoditas kebutuhan pokok yang dihasilkan di daerah ini, sehingga petani bisa untung dan tetap bergairah untuk menanam dan meningkatkan produksinya.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus dimanfaatkan untuk menampung semua komoditas kebutuhan pokok yang dihasilkan petani, untuk selanjutnya menyalurkannya ke pasaran setempat dengan standar harga yang telah ditetapkan, sehingga konsumen pun bisa terbebas dari permainan para pedagang.