2018, Pengadaan Kendaraan Dinas Pemkot Balikpapan Gunakan Pola Sewa

Pemerintah kota  Balikpapan, Kalimantan Timur mulai 2018 tidak lagi mengalokasikan anggaran pembelian mobil dinas bagi pejabat di lingkungan termasuk DPRD Balikpapan. 

Pola yang akan digunakan menyewa atau sewa beli kendaraan dari pihak ketiga atau swasta.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan skema ini sedang dimatangkan sekretaris daerah Balikpapan agar dapat diterapkan tahun mendatang baik menyangkut jumlah maupun perusahaan yang menyediakan kendaraan.

Alasan  penggunaan mekanisme baru ini guna menghemat pengeluaran pengadaan kendaraan termasuk didalamnya biaya perawatan kendaraan yang mencapai belasan miliar.

“Tentu lebih efisiensi kalau kita beli sendiri dan rawat sendiri. Tapi modelnya apakah kita sewa saja tanpa sewa beli ini lagi disiapkan dihitung oleh sekda berapa kendaraan nanti kita lihatlah,” katanya belum lama ini.

Rizal mengakui sudah ada swasta yang berminat untuk menyediakan kendaraan dinas pemerintah kota seperti Kalla Rent. Perusahaan ini diakui lagi telah menangani hal yang sama di sejumlah daerah. 

“Kan ada juga kita ditawarkan PT Kalla rent itu. Dia pengalaman sudah berpengalaman ada beberapa daerah gunaka itu apakah sewa saja atau sewa beli pada periode tertentu oleh pejabat yang bersangkutan,” bebernya.

Rizal berharap kebijakan baru ini dapat diterapkan pada 2018 mendatang. Dia menilai jika pemerintah membeli sendiri kendaraan dinas dari sisi harga sudah tinggi sekali. “Sekarang ini kan pakai harga pasar, appraisal. Kalau pakai sewa beli jauh lebih murah. Karena ada juga penyusutan nggak ada biaya perawatan,” tandasnya.

Meski tidak ingat besaran biaya yang dapat dihemat dengan menggunakan sistem sewa ini,  pihaknya optimis hal ini bisa diterapkan karena kebijakan ini sesui dengan kebijakan anggaran pusat agar efisien dan efektif anggaran.

“Saya lupa berapa penghematan pokoknya jauh lebih murah,” ucapnya.

Namun untuk kendaraan operasional Pemkot seperti pemadam, kebersihan, pertamanan lainya masih menggunakan mekanisme pengadaan sendiri. “Kalau operasional kita beli sendiri nah untuk dinas perorangan inikita pakai yang sewa itu,” pungkasnya.