Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto optimistis keberadaan Satuan Tugas Politik Uang tidak akan tumpang tindih dengan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Nanti disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih," kata Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Sentra Gakkumdu sebelumnya dibentuk untuk menegakkan pidana, administrasi, dan memberantas politik uang dalam Pilkada. Sentra Gakkumdu diisi oleh perwakilan tiga institusi, yakni Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Sementara Satgas Politik Uang akan dibentuk untuk mengawasi dan mencegah terjadinya permainan politik uang dalam rangkaian Pilkada Serentak 2018.
"Sistem ini (politik uang) harus dicegah. Represif untuk pencegahan sehingga akan memberikan efek jera," katanya.
Rencana pembentukan Satgas Politik Uang yang dicetuskan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ini didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tito, satgas ini akan membantu KPK dalam menindak praktik korupsi yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Polri kini masih terus menggodok komposisi yang tepat dalam wacana pembentukan Satgas Politik Uang.
Satgas ini nantinya berada di bawah naungan Bareskrim Polri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
