Awasi JKN-KIS, BPJS Kesehatan Polman Gandeng Ombudsman

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng Ombudsman Provinsi Sulbar untuk bekerja sama mengawasi pelayanan kepada peserta BPS Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan publik serta penguatan fungsi pengawasan pelayanan kepada peserta JKN-KIS maka BPJS Kesehatan Cabang Polman menggandeng Ombudsman RI Sulawesi Barat dalam pengawasan serta pencegahan maladministrasi pelayanan terhadap peserta JKN-KIS di semua fasilitas kesehatan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Jumat (12/1/2018).

Ia mengatakan, pencanangan program ini juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi sekaligus penandatangan perjanjian kerja sama dan komitmen pelayanan oleh seluruh pengelola fasilitas kesehatan, termasuk yang diselengrarakan oleh TNI-POLRI di wilayah kabupaten Majene dan Polewali Mandar.

Menurut dia, salah satu urgensi yang penting diperhatikan oleh semua pihak adalah pembenahan kualitas pelayanan, khususnya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Sebab, lanjutnya, masih banyak peserta JKN-KIS di daerah ini yang mengeluhkan kualitas pelayanan di rumah sakit sehingga melalui pertemuan ini pihak unit penyelenggara pelayanan kesehatan diharapkan konsisten menerapkan pelayanan yang efisien efektif dan berkualitas.

Lukman juga berharap keseriusan manajemen RSU Regional Sulbar segera mengatasi persoalan kekurangan Tenaga Dokter Spesialis.

"Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kami akan konsen dalam pengawasan dan mendorong peningkatan awareness terhadap maladministrasi dan kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS," ujarnya.

Lanjut Lukman, kerja sama Ombudsman RI Sulbar BPJS cabang Polman serta komitmen semua penyelenggaran layanan kesehatan, diharapkan menjadi titik awal dalam rangka mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah ini. (FNH/Ant)