Standard Chartered Yakin Tahun Politik Tak Ganggu Perekonomian

Chief Economist Standard Chartered Bank Indonesia, Aldian Taloputra, meyakini tahun politik tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Malah, rangkaian pesta demokrasi bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Khususnya dari sisi konsumsi, dimana belanja kampanye diproyeksikan cukup besar. 

 

"Kami tidak melihat ada risiko besar pesta demokrasi (terhadap perekonomian). Toh Indonesia telah melewati berbagai pemilu, memang ada gejolak tapi tetap berjalan damai. Malah, sebenarnya efek ekonominya itu baik karena konsumsi pasti terdorong dengan adanya belanja kampanye," kata Aldian, saat konferensi pers Seminar Wealth on Wealth (WoW) di Makassar, Kamis, (8/2/2018).

 

Aldian berpendapat tahun politik kali ini juga tidak terlalu mempengaruhi investasi. Tren peningkatan penanaman modal dalam setahun terakhir diprediksi tetap berlanjut. Peningkatan investasi itu didorong oleh dua pilar utama yakni infrastruktur dan komoditas. Terlebih, pemerintah semakin giat menggenjot proyek infrastruktur. 

 

Pendapat senada disampaikan oleh Executive Director & Head Wealth Management Standard Chartered Bank Indonesia, Bambang Simarno. "Tahun ini merupakan tahun yang menarik, dimana keputusan finansial dan berinvestasi akan seringkali dipengaruhi nuansa politik. Itu mengingat adanya pilkada dan musim pemilu yang segera berlangsung," ujar dia. 

 

Meski dihadapkan tantangan tahun politik, Bambang optimistis dengan fundamental yang kuat, maka PDB nasional tahun ini akan terus bertumbuh dengan didorong oleh konsumsi swasta dan investasi. "Dengan melihat peluang dan landasan yang kuat tersebut, kami terus mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan berinvestasi bagi nasabah melalui produk-produk inovatif," pungkas Bambang.

 

Dalam dua tahun mendatang, Indonesia menghadapi rangkaian pesta demokrasi. Mulai dari pilkada serentak 2018 hingga pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019. Khusus pilkada tahun ini, tercatat ada 17 pemilihan gubernur, 39 pemilihan wali kota dan 115 pemilihan bupati.