Susi: Rezim Politik itu Ada Batasnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan jajarannya benar-benar transparan dalam mengelola anggaran guna menyukseskan visi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional.

"Tolong KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan, red.) pengelolaan APBN ditransparankan," kata Menteri Susi di kantor KKP, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan jajarannya jangan sampai melakukan tender-tender secara tertutup yang dapat berakibat program yang ada terganggu dan bermasalah. Selain itu, ujar dia, untuk kalangan pengusaha diharapkan agar menjadi pihak yang patuh dengan regulasi dan juga transparan terhadap aset yang mereka miliki.

Ia juga menginginkan agar nelayan dapat membuat asosiasi yang dapat betul-betul memastikan ikan di kawasan perairan nasional ditangkap hanya oleh warga negara Indonesia.

"Mari bergerak bersama-sama, karena waktu saya tidak banyak. Menteri itu jabatan politis dan rezim pemerintahan ada batasnya," paparnya.