PKS: Politik Indonesia Menghadapi Tantangan Berat

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengingatkan kondisi perpolitikan di Republik Indonesia menghadapi tantangan berat seperti berbagai pihak pemilik modal yang membiayai untuk memuluskan kepentingan mereka.

"Kita menghadapi beberapa tantangan berat di politik kita saat ini. Pertama, derasnya arus liberalisme dan masuknya para kapitalis dalam politik di negeri kita menjadikan politik kita semakin berbiaya mahal," kata Sohibul Iman dalam rilis PKS yang diterima di Jakarta, Minggu.

Mohamad Sohibul Iman menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Ngaji Budaya & Rembug Nasional Legislator PKS Se-Indonesia yang digelar di Yogyakarta, 15 Februari 2018.

Menurut dia, politik berbiaya tinggi mengakibatkan orang-orang yang sebenarnya punya kapasitas dan integritas susah masuk dalam politik yang berbiaya mahal.

Tantangan kedua, lanjutnya, adalah oligarki politik atau sekelompok pemodal yang membiayai parpol sehingga elite pun akhirnya dikendalikan para pemilik modal.

"Oligarki ini bisa terjadi di dalam partai politik atau intra partai, atau oligarki antar partai politik atau antar partai. Ini berbahaya. Kalau oligarki ini terus membesar maka akan mereka ini akan bergerak seperti mafia, yang sulit sekali dilawan," paparnya.

Sedangkan tantangan ketiga, ujar Presiden PKS, adalah politisi yang dibiayai oleh pengusaha sehingga dikunci oleh kepentingan pengusaha itu.

Selanjutnya tantangan yang keempat adalah politik involutif atau politik yang berputar-putar di situ saja tidak mengalami kemajuan.

"Politik kita semakin hingar bingar namun kesejahteraan rakyat tercecer di belakang. Ini sangat mencemaskan bagi kita semua," ucapnya.

Sohibul Iman mengingatkan bahwa sejumlah negara ketika mendapatkan bonus demografi memiliki pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen, sedangkan Indonesia saat ini pertumbuhan ekonominya masih berada di sekitar angka 5 persen.

Untuk itu, Presiden PKS merekemondasikan sejumlah hal untuk membereskan berbagai permasalahan politik saat ini, yaitu institusionalisasi demokrasi yaitu dengan memperkuat penegakan hukum dan etika.

"Sejatinya hukum dan etika inilah yang merupakan institusi sesungguhnya karena itu merupakan aturan main atau rule of the game, bukan bangunan fisiknya. Inilah yang harus kita perjuangkan," paparnya.

Selain itu, ujar dia, harus ada perubahan pola pikir dengan lebih memiliki kesadaran yuridis dan etis karena tidak ada gunanya penegakan hukum dan etika bila tidak diikuti oleh perubahan kesadaran yuridis dan etis, terutama di kalangan elite.

Terakhir, lanjutnya, adalah perlunya melembagakan koalisi yang permanen untuk isu-isu strategis, jadi tidak dibentuk ketika ada kepentingan atau acara tertentu saja.